Berita Transaksi mencurigakan Kemenkeu Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Satgas TPPU memiliki tenggat waktu kerja hingga akhir tahun 2023 mendatang. Fokus Satgas TPPU ini adalah menyelesaikan pengusutan transaksi ...

Penghinaan terhadap Zulkieflimansyah: Terdakwa ITE Mengaku Tak Punya Bukti Otentik
IHSG Menghijau meski Suku Bunga Acuan BI Naik, Kok Bisa?
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Sambangi Partai Pengusungnya Usai Putusan MK, PKS Tak Usung Anies di Pilkada DKI Jakarta
Telah dibaca 0 kali
Kenapa Penyalahgunaan Narkoba Marak Terjadi di Dunia Hiburan? Simak Penjelasannya
Telah dibaca 0 kali
Hasil Undian Grup Darts National Competition Series 02, 32 Pemain Siap Berkompetisi di Kelapa Gading
Telah dibaca 0 kali
Mulia Boga Raya Sisihkan 99% Laba 2023 untuk Dividen, Segini Nilainya
Telah dibaca 0 kali
Cak Imin Serahkan 8 Agenda Perubahan PKB ke Prabowo
Telah dibaca 0 kali
China Akan Kirim 3 Astronot ke Stasiun Ruang Angkasa Tiangong dalam Misi Shenzhou-18
Telah dibaca 0 kali
Nasdem Bahas Peluang Anies Baswedan Kembali Maju Pilkada Jakarta
Telah dibaca 0 kali
PKB Berharap Bisa Jalin Kerjasama Politik dengan Prabowo dan Gerindra
Telah dibaca 0 kali
Kemendag Janji Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 474 Miliar dalam Waktu Dekat
Telah dibaca 0 kali
100 Kata Sulit dan Artinya Bahasa Inggris, Ini Tips Menghafalnya
Telah dibaca 0 kali
Potret Nourah Sheivirah Bareng Putranya di Acara Sekolah Peringatan Hari Kartini
Telah dibaca 0 kali
Ditantang Debutan di Laga Pembuka PLN Mobile Proliga 2024, Ini Persiapan Jakarta LavAni
Telah dibaca 0 kali
Intip Kinerja Kripto RNDR Coin Hari Ini 24 April 2024, Melemah atau Menguat?
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Deretan gedung perkantoran di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Satgas TPPU terus melakukan penelusuran terkait dugaan transaksi janggal sebesar Rp 189 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja dan capaian KPK Tahun 2022 serta rencana kerja tahun 2023. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Mahfud menegaskan, tidak ada perbedaan data dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023). (Foto: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com).

Mahfud hadir dalam rapat ini bersama dengan sekretaris komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavanda. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Mahfud hadir dalam rapat ini bersama dengan sekretaris komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavanda. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Foto: Dok Kemenkeu

Perkara dugaan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan kini menemui titik terang. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengakui data yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD terkait dugaan transaksi gelap pegawai Kemenkeu sebesar Rp 35 triliun.

Menteri keuangan Sri Mulyani saat diwawancarai oleh Liputan6 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (16/3/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Jika dimungkinkan, Sri Mulyani akan diundang dalam rapat lanjutan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Ia menjelaskan bahwa Sri Mulyani tak hadir karena ada undangan acara lain. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (29/3/2023).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri keuangan Sri Mulyani saat di wawancarai oleh liputan6 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (16/3/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menteri keuangan Sri Mulyani saat di wawancarai oleh liputan6 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (16/3/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menko Polhukam Mahfud MD

Menteri keuangan Sri Mulyani saat di wawancarai oleh liputan6 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (16/3/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

1
2
3