Bank Indonesia (BI) mengambil langkah proaktif untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate. Pada Selasa, 9 Juni 2026, BI menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50%, sebagai respons terhadap meningkatnya gejolak global, terutama dampak konflik di Timur Tengah. Keputusan ini juga diikuti dengan kenaikan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,50% dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,25%.

Sebelumnya, pada 19 dan 20 Mei 2026, BI juga telah menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%, dengan suku bunga Deposit Facility naik menjadi 4,25% dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,00%. Kenaikan suku bunga ini bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah yang sempat mendekati level Rp 18.000 terhadap dolar AS, dipengaruhi oleh ketidakpastian global dan peningkatan kebutuhan valas musiman.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik secara menyeluruh untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menunjukkan pergerakan yang dinamis. Pada penutupan perdagangan Jumat, 29 Mei 2026, Rupiah melemah hingga Rp 17.880 per dolar AS, mendekati level Rp 18.000, terutama setelah libur Idul Adha. Pelemahan ini dipicu oleh ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah dan peningkatan kebutuhan valas musiman, seperti pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen.

Namun, Rupiah juga menunjukkan kemampuan untuk menguat. Pada Jumat sore, 12 Juni 2026, nilai tukar Rupiah menguat 129 poin atau 0,71% menjadi Rp 17.860 per dolar AS dari sebelumnya Rp 17.989. Penguatan ini didukung oleh sentimen domestik yang meredakan kekhawatiran pasar terhadap fiskal, koordinasi yang lebih kuat antara Bank Indonesia dan pemerintah, kenaikan suku bunga acuan, serta data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Mei yang relatif lebih baik dengan defisit yang terkendali.

Peluang Rupiah menembus level Rp 18.000 per dolar AS masih terbuka jika faktor eksternal seperti dinamika geopolitik global belum mereda.

Nilai tukar Rupiah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Salah satu faktor eksternal utama adalah ketidakpastian global, termasuk dinamika geopolitik dan konflik di Timur Tengah yang belum mereda. Gejolak ini menciptakan sentimen pasar yang dapat menekan pergerakan Rupiah.

Selain itu, penguatan harga minyak mentah dunia juga menjadi pemicu pelemahan Rupiah. Ketika harga minyak WTI mencapai US$ 94,58 per barel dan Brent crude oil menguat ke US$ 96,72 per barel, hal ini meningkatkan permintaan dolar AS di pasar, yang pada gilirannya membebani Rupiah.

Dari sisi internal, peningkatan kebutuhan valas secara musiman, seperti untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen, di tengah arus masuk dolar AS yang terbatas, turut menekan Rupiah. Namun, faktor domestik seperti koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dan pemerintah, kenaikan suku bunga acuan, daya tarik imbal hasil aset Rupiah, serta data APBN yang terkendali dapat menopang dan bahkan menguatkan Rupiah. Kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia juga berperan penting dalam proyeksi penguatan Rupiah.

Nama mata uang Indonesia, Rupiah, memiliki akar sejarah yang panjang dan menarik. Kata"Rupiah"diperkirakan berasal dari kata Sanskerta"rupyakam"(रूप्यकम्) yang berarti perak. Beberapa pakar juga menyebutkan bahwa kata ini dipengaruhi oleh istilah"rupia"yang digunakan pada masa Kekaisaran Mongol untuk koin perak.

Sejak ribuan tahun silam, perak telah digunakan sebagai alat pembayaran di Nusantara, terutama di Jawa bagian Selatan, dengan catatan arkeologi paling kuno berasal dari abad ke-8 Masehi. Pada masa itu, masyarakat sudah menyebut mata uang perak sebagai"Rupiah".

Secara resmi, Rupiah ditetapkan sebagai mata uang kebangsaan Indonesia pada 2 November 1949, menggantikan Oeang Republik Indonesia (ORI) yang telah beredar sejak 3 Oktober 1946. Sebelum kemerdekaan, wilayah Nusantara pernah menggunakan mata uang gulden Belanda dan gulden Hindia Belanda. Mata uang Rupiah pertama kali diperkenalkan secara satuan pada masa Pendudukan Jepang sewaktu Perang Dunia II, meskipun saat itu disebut gulden Jepang dengan satuan Rupiah.

Bank Indonesia kemudian menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak tunggal untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dan logam sejak tahun 1968, setelah sebelumnya terdapat dua jenis uang Rupiah yang berlaku (diterbitkan pemerintah dan BI).

Fluktuasi nilai tukar Rupiah memiliki beberapa dampak signifikan terhadap perekonomian. Salah satu dampak paling nyata dari pelemahan Rupiah adalah meningkatnya harga barang impor di pasar domestik. Ketika dolar AS menguat, importir harus mengeluarkan dana lebih besar untuk membeli produk dari luar negeri, yang kemudian dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga jual. Produk seperti elektronik, kendaraan, alat kesehatan, hingga bahan baku susu impor sangat rentan terhadap dampak ini.

Pelemahan Rupiah juga dapat memicu inflasi, yaitu potensi penurunan daya beli akibat kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Meskipun saham sering dianggap sebagai lindung nilai jangka panjang terhadap inflasi, imbal hasil jangka pendek bisa tergerus jika inflasi melonjak terlalu tinggi.

Meskipun demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa likuiditas perbankan nasional tetap aman di tengah gejolak Rupiah. Sektor keuangan dan perbankan nasional berada dalam kondisi stabil, ditopang oleh inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi domestik yang positif. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan juga menunjukkan pertumbuhan, menandakan fundamental ekonomi Indonesia yang cukup kuat untuk menghadapi ketidakpastian global.