HOME
News
Bisnis
ShowBiz
Bola
Lifestyle
Kesehatan
Tekno
Otomotif
Cek Fakta
Enam Plus
LAINNYA
Cek Fakta
- Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026
  Cek Fakta2026-08-26 21:03:29
- Cek Fakta: Klarifikasi Polri soal Deretan Kabupaten Siap ke Jakarta 27 Agustus 2026
  Cek Fakta2026-08-26 20:01:05
- Ragam Hoaks Terkait Aturan Pajak Baru, dari Pajak Platform Medsos hingga Pajak Penghasilan
  Cek Fakta2026-08-26 19:00:00
- Cek Fakta: Hoaks Link Pendaftaran Bansos Ibu Hamil hingga Disabilitas Berat
  Cek Fakta2026-08-26 18:00:08

Putusan MK

Semua
Artikel
Foto
Video

Politik08 Jul 2025 14:53

Wakil Ketua DPR Akui Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Tuai Banyak Polemik

DPR tengah mengkaji hasil putusan MK yang memutuskan pemisahan Pemilu nasional dan daerah. Putusan tersebut menuai polemik, terutama dari sejumlah politikus.

Jawa Tengah - DIY06 Jul 2025 18:00

Politisi Nasdem Yogyakarta: Putusan MK Berpotensi Rugikan Daerah dan Langgar Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan jadwal Pemilu nasional dan daerah menuai kritik dari politisi NasDem Yogyakarta, Suharno.

Peristiwa05 Jul 2025 08:46

Nurdin Halid Dorong MPR Jadi Wasit atas Polemik Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

Menurut Nurdin Halid, lembaga yudikatif MK sebagai penegak undang-undang sudah masuk pada ranah legislatif.

Politik04 Jul 2025 21:21

Kritik Putusan Pemilu Dipisah, PKB: MK Bertranformasi Jadi Lembaga Perumus UU

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin turut mengkritik putusan MK terkait pemisahan pemilu.

Politik04 Jul 2025 18:16

MK Putuskan Pemilu Dipisah, PKB Usul Lakukan Amandemen Terbatas UU Kepemiluan

PKB menilai putusan MK tidak hanya berpengaruh terhadap revisi UU Pemilu, tetapi bisa berdampak kepada UU Pilkada, hingga UU Pemerintahan Daerah.

Politik04 Jul 2025 02:10

PDIP Masih Kaji Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.

Peristiwa03 Jul 2025 13:07

Apkasi Sikapi Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Bursah memastikan, Apkasi akan mengambil bagian penting dalam menyikapi putusan MK ini.

Regional02 Jul 2025 17:24

ADEKSI Sambut Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah, Ini Kata Ketum

Putusan MK tersebut pada intinya memerintahkan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah.

Politik02 Jul 2025 03:00

Pemerintah Bentuk Tim Kaji Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Terpisah

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.

Politik01 Jul 2025 02:12

NasDem: Putusan MK soal Pemilu Terpisah Bisa Bikin Krisis Konstitusional

Menurut NasDem, MK telah memasuki dan mengambil kewenangan legislatif terkait open legal policy yang merupakan kewenangan DPR RI dan Presiden (Pemerintah).

Peristiwa30 Jun 2025 23:11

NasDem Sebut Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Inkonstitusional

Menurut NasDem, putusan MK tersebut bertentangan dengan Pasal 22 E ayat (1) yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Sementara dalam putusan MK, pemilu nasional dan daerah dilakukan terpisah dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

Sulawesi29 Jun 2025 16:07

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Ini Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara dari UMI Makas...

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai 2029, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah dengan memisahkan antara Pemilu nasional dan Pemilu lokal.

Peristiwa02 Jun 2025 10:00

DPR Pertanyakan Kesiapan Anggaran Terkait Putusan MK Gratiskan SD-SMP

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD-SMP) di sekolah negeri dan swasta dinilai akan berdampak besar pada finansial negara.

Peristiwa30 Mei 2025 19:02

Pertimbangan dan Latar Belakang Putusan MK Terkait Pendidikan Gratis

MK berpandangan negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar.

Peristiwa30 Mei 2025 08:30

Top 3 News: Presiden Macron ke Prabowo Sebut Tetap Terhubung Meskipun 12.000 Kilometer Mem...

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Indonesia dan Prancis tetap terhubung, meskipun kedua ibu kota negara terpisah sejauh 12.000 kilometer. Itulah top 3 news hari ini.

Peristiwa29 Mei 2025 09:01

MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Pimpinan Komisi X DPR: Kami Sangat Mendukung

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan Pemerintah menyediakan pendidikan dasar secara gratis, termasuk di sekolah swasta.

Peristiwa29 Mei 2025 08:42

DPR: Putusan MK Tentang SD-SMP Gratis Bakal Dimasukkan ke Revisi UU Sisdiknas

DPR RI bakal memasukkan putusan MK soal pendidikan gratis di SD-SMP negeri dan swasta ke dalam revisi UU Sisdiknas.

Peristiwa28 Mei 2025 12:10

MK Wajibkan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis, Komisi X DPR Ungkap Persoalan Implementasi

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Peristiwa27 Mei 2025 16:20

Kata Haji Isam soal Putusan MK Tolak Gugatan PSU Pilkada Kota Banjarbaru

Haji Isam menilai, kemenangan sejumlah tokoh, baik di Pilwalkot Banjarbaru maupun Pilbup Tanah Bumbu, tidak bisa dikaitkan dengan kedekatan dengannya.

Peristiwa09 Mei 2025 14:16

MK Tolak Permohonan PHPU Bupati Buru karena Tidak Jelas

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Buru 2024 karena permohonan dinilai tidak memenuhi syarat formil dan kabur.

Politik10 Mar 2025 19:31

KPU Sebut Tak Ada Kampanye Akbar saat PSU Pilkada, Debat Hanya Satu Kali

KPU mengatur dalam PSU tidak akan ada kampanye akbar. Namun, pemasangan alat peraga dan sebagainya masih tetap diperbolehkan.

Kembali

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us