HOME
News
Bisnis
ShowBiz
Bola
Lifestyle
Kesehatan
Tekno
Otomotif
Cek Fakta
Enam Plus
LAINNYA
Cek Fakta
- Cek Fakta: Hoaks Gubernur Sherly Tjoanda Berikan Giveaway dengan Tebak Nama Kota
  Cek Fakta2026-10-15 21:01:36
- Kumpulan Pesan Berantai Hoaks yang Sempat Viral, Kuesioner Palsu hingga Daftar Minuman Berbahaya
  Cek Fakta2026-10-15 20:00:00
- Cek Fakta: Hoaks Video Penyelundupan Solar Bersubsidi di Tanjung Priok
  Cek Fakta2026-10-15 18:00:00
- Hoaks CPNS 2026 Kembali Beredar di Medsos, Simak Agar Terhindar dari Penipuan
  Cek Fakta2026-10-15 17:00:36

Putusan MK

Semua
Artikel
Foto
Video

Regional02 Jul 2025 17:24

ADEKSI Sambut Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah, Ini Kata Ketum

Putusan MK tersebut pada intinya memerintahkan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah.

Politik02 Jul 2025 03:00

Pemerintah Bentuk Tim Kaji Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Terpisah

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.

Politik01 Jul 2025 02:12

NasDem: Putusan MK soal Pemilu Terpisah Bisa Bikin Krisis Konstitusional

Menurut NasDem, MK telah memasuki dan mengambil kewenangan legislatif terkait open legal policy yang merupakan kewenangan DPR RI dan Presiden (Pemerintah).

Peristiwa30 Jun 2025 23:11

NasDem Sebut Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Inkonstitusional

Menurut NasDem, putusan MK tersebut bertentangan dengan Pasal 22 E ayat (1) yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Sementara dalam putusan MK, pemilu nasional dan daerah dilakukan terpisah dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

Sulawesi29 Jun 2025 16:07

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Ini Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara dari UMI Makas...

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai 2029, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah dengan memisahkan antara Pemilu nasional dan Pemilu lokal.

Peristiwa02 Jun 2025 10:00

DPR Pertanyakan Kesiapan Anggaran Terkait Putusan MK Gratiskan SD-SMP

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD-SMP) di sekolah negeri dan swasta dinilai akan berdampak besar pada finansial negara.

Peristiwa30 Mei 2025 19:02

Pertimbangan dan Latar Belakang Putusan MK Terkait Pendidikan Gratis

MK berpandangan negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar.

Peristiwa30 Mei 2025 08:30

Top 3 News: Presiden Macron ke Prabowo Sebut Tetap Terhubung Meskipun 12.000 Kilometer Mem...

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Indonesia dan Prancis tetap terhubung, meskipun kedua ibu kota negara terpisah sejauh 12.000 kilometer. Itulah top 3 news hari ini.

Peristiwa29 Mei 2025 09:01

MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Pimpinan Komisi X DPR: Kami Sangat Mendukung

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan Pemerintah menyediakan pendidikan dasar secara gratis, termasuk di sekolah swasta.

Peristiwa29 Mei 2025 08:42

DPR: Putusan MK Tentang SD-SMP Gratis Bakal Dimasukkan ke Revisi UU Sisdiknas

DPR RI bakal memasukkan putusan MK soal pendidikan gratis di SD-SMP negeri dan swasta ke dalam revisi UU Sisdiknas.

Peristiwa28 Mei 2025 12:10

MK Wajibkan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis, Komisi X DPR Ungkap Persoalan Implementasi

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Peristiwa27 Mei 2025 16:20

Kata Haji Isam soal Putusan MK Tolak Gugatan PSU Pilkada Kota Banjarbaru

Haji Isam menilai, kemenangan sejumlah tokoh, baik di Pilwalkot Banjarbaru maupun Pilbup Tanah Bumbu, tidak bisa dikaitkan dengan kedekatan dengannya.

Peristiwa09 Mei 2025 14:16

MK Tolak Permohonan PHPU Bupati Buru karena Tidak Jelas

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Buru 2024 karena permohonan dinilai tidak memenuhi syarat formil dan kabur.

Politik10 Mar 2025 19:31

KPU Sebut Tak Ada Kampanye Akbar saat PSU Pilkada, Debat Hanya Satu Kali

KPU mengatur dalam PSU tidak akan ada kampanye akbar. Namun, pemasangan alat peraga dan sebagainya masih tetap diperbolehkan.

Peristiwa28 Feb 2025 16:06

Respons 4 Distrik Kabupaten Puncak Jaya Usai Putusan MK Rekapitulasi Ulang Suara Pilkada 2...

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU RI untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya di Pilkada 2024 untuk 22 distrik.

Peristiwa27 Feb 2025 07:21

Komisi II DPR Jadwalkan Rapat Bahas Putusan MK soal PSU di 24 Daerah

Menurut dia, pembahasan ihwal banyaknya daerah yang melaksanakan PSU akan berkaitan pula dengan wacana agar lembaga penyelenggara pemilu menjadi badan ad hoc atau tidak lagi permanen.

Sulawesi26 Feb 2025 14:00

Ridwan Yasin Didiskualifikasi dari Pilkada Gorut, MK Perintahkan PSU

Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Ridwan Yasin sebagai calon bupati Gorontalo Utara dan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu 60 hari. Keputusan ini diambil setelah MK menemukan bahwa Ridwan masih berstatus terpidana.

Peristiwa25 Feb 2025 19:50

Menang Sengketa Pilkada MK, Akademisi Harap Paslon Kharisma Bisa Majukan Pamekasan

Paslon Kholilurrahman-Sukriyanto (Kharisma) berhak sebagai pemenang dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan usai menang di sengketa Pilkada MK.

Peristiwa25 Feb 2025 15:26

Putusan Gugatan Pilbup Serang: Pikada Ulang dan Cawe-Cawe Mendes

Dalam hal pemungutan suara ulang, Agung mewanti agar penyelenggara pemilu untuk lebih memperketat pengawasan.

Peristiwa24 Feb 2025 15:28

MK Gelar Sidang Putusan 40 Perkara Sengketa Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pembacaan putusan sengketa Pilkada 2024 pada hari ini, Senin 24 Februari 2025.

Peristiwa19 Feb 2025 12:01

Mengenal Praperadilan, Upaya Hukum yang Dilakukan Hasto Melawan KPK

Upaya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto melawan KPK lewat gugatan praperadilan menjadi perhatian publik. Hasto kembali mengajukan praperadilan, setelah gugatan pertamanya kandas. Artikel ini akan mengulas dasar hukum praperadilan di Indonesia, yang meliputi KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Kembali

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us