HOME
News
Bisnis
ShowBiz
Bola
Lifestyle
Kesehatan
Tekno
Otomotif
Cek Fakta
Enam Plus
LAINNYA
Cek Fakta
- Cek Fakta: Hoaks Lesti Kejora Mengadakan Giveaway di Facebook
  Cek Fakta2026-09-10 17:11:38
- Deretan Hoaks Sasar Wapres Gibran, Simak Faktanya
  Cek Fakta2026-09-10 14:01:50
- Pesan Berantai Hoaks Isi Kuesioner Catut Merek Terkenal, Simak Daftarnya
  Cek Fakta2026-09-10 13:00:00
- Kumpulan Hoaks Soimah Bagikan Dana Bantuan hingga Rp 100 Juta, Simak Daftarnya
  Cek Fakta2026-09-10 12:01:17

Gratifikasi

Semua
Artikel
Foto
Video

KPK belum membeberkan bagian atau ruangan mana saja yang disegel di rumah Silmy.

Foto

11
Foto
Terjaring OTT, Bupati Muara Enim Ditahan KPK
9
Foto
Pemeriksaan Perdana Silmy Karim Usai Ditahan KPK

Video

02:18
News
VIDEO: KPK Sebut Lukas Enembe Tidak Kooperatif Dalam Sidang
02:07
News
VIDEO: Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Jadi Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi

Anak Krakatau

Laporan Liputan6.com dari Kapal Basarnas, Pencarian Sampai Mulut Samudra Hindia Masih Nihil
'Saya Yakin Bagus Selamat', Harapan Istri Jurnalis Hilang di Selat Sunda
Kondisi Cuaca Sekitar Anak Krakatau Sebelum 5 Jurnalis Hilang Kontak
Polda Lampung Kerahkan Brimob dan Polairud Cari 5 Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda
SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang hingga Tepi Anak Krakatau
4 Bandara InJourney Mulai Beroperasi Normal Setelah Kembali Buka

Berita Terkini

Lihat Semua

Prabowo Perintahkan TNI AL Optimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang
Cara Mengusir Tawon di Rumah dengan Aman dan Efektif
Telah dibaca 0 kali
Kronologi Juicy Luicy Batal Tampil di Festival Batam
Telah dibaca 0 kali
Dorong Produk Lokal Scale Up, Anak Usaha Blibli Perluas Layanan hingga Trading
Telah dibaca 0 kali
Cerita Irish Bella Jalani Program Bayi Tabung di Malaysia, Ungkap Pentingnya Dokter yang Cocok
Telah dibaca 0 kali
Potret Bilqis Anak Ayu Ting Ting Seru-seruan Nonton Konser
Telah dibaca 0 kali
Pramono Siap Nonton Laga Persija Vs Persib Jika Digelar di Jakarta
Telah dibaca 0 kali
Cek Fakta: Hoaks Lesti Kejora Mengadakan Giveaway di Facebook
Telah dibaca 7 kali
IHSG Hari Ini Anjlok 1,3% ke 6.589, Transaksi Harian Sentuh Rp 21,6 Triliun
Telah dibaca 28 kali
10 Kekurangan Menggunakan Oven Gas, Ketahui Faktanya Sebelum Membeli
Telah dibaca 21 kali
Ducati Berpotensi Dilepas Volkswagen, Segini Taksiran Harganya
Telah dibaca 21 kali
Minggu Ini Ada Tontonan Baru Apa Aja? Ada Film Dua Hati Biru di Vidio
Telah dibaca 21 kali
LPS Tegaskan Semua Perusahaan Asuransi Wajib Ikut Program Penjaminan Polis
Telah dibaca 28 kali
Gudang Amunisi dan Senjata di Suriah Meledak, 14 Orang Tewas
Telah dibaca 35 kali
Kandungan Surat Ar-Rahman Secara Singkat, Merenungkan Nikmat Allah yang Tak Terhingga
Telah dibaca 35 kali

Peristiwa05 Jun 2026 12:01

Kondisi Terkini Rumah Silmy Karim yang Disegel KPK

KPK belum membeberkan bagian atau ruangan mana saja yang disegel di rumah Silmy.

Ekonomi04 Jun 2026 13:15

Kasus KITAS Jerat Silmy Karim, Simak Tarif Resmi Pengurusan Izin Tinggal WNA

Kasus KITAS yang menjerat Silmy Karim menjadi sorotan. Berikut rincian biaya resmi pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing.

Peristiwa04 Jun 2026 13:08

Ditahan KPK, Silmy Karim Dinonaktifkan dari Kursi Wakil Menteri Imipas

Kebijakan ini diambil untuk memastikan proses hukum dapat berjalan tanpa hambatan.

Peristiwa04 Jun 2026 12:31

Kondisi Kantor Kementerian Imipas Setelah Wamen Silmy Karim Ditahan KPK

Menurut penuturan salah seorang karyawan, tidak ada penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kantor Kemen Imipas.

Peristiwa04 Jun 2026 10:36

Modus Dugaan Korupsi Silmy Karim Saat Menjabat Dirjen Imigrasi

KPK mengungkap dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Silmy Karim.

Ekonomi02 Jun 2026 12:15

PP 20 Tahun 2026 Terbit, Suap dan Gratifikasi Tak Bisa Lagi Jadi Pengurang Pajak

PP 20 Tahun 2026 menegaskan biaya suap dan gratifikasi, termasuk kepada pejabat publik asing, tidak dapat menjadi pengurang pajak.

News18 Mei 2026 20:50

Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Dituntut Lima Tahun Penjara, Denda Rp 250 Juta

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, saat menanti waktu pelaksanaan sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kementerian Ketenagakerjaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (18/5/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, saat tiba untuk mengikuti sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kementerian Ketenagakerjaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (18/5/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

News11 Mei 2026 19:00

Usai Diperiksa KPK, Plt Wali Kota Madiun Bagus Panuntun Bungkam

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, usai menjalani pemeriksaan, Senin (11/5/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun. Tampak dalam foto, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, usai menjalani pemeriksaan, Senin (11/5/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

F Bagus Panuntun diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. ampak dalam foto, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, usai menjalani pemeriksaan, Senin (11/5/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Peristiwa08 Mei 2026 00:10

Eks Wamenaker Noel Menyesal Terima Rp 3,36 Miliar dan Ducati, Berdalih Cuma Menolong

Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel mengaku menyesal telah menerima gratifikasi senilai Rp 3,36 miliar dan motor Ducati terkait kasus dugaan pemerasan.

News05 Mei 2026 17:55

Praperadilan Ditolak, Kasus Hukum Mantan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta Berlanjut

Tersangka kasus dugaan korupsi sengketa lahan, I Wayan Eka Mariarta, usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (5/5/2026). Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, I Wayan Eka Mariarta kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

I Wayan Eka Mariarta merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan eksekusi sengketa lahan di Tapos, Depok, Jawa Barat. Tampak dalam foto, tersangka kasus dugaan korupsi sengketa lahan, I Wayan Eka Mariarta, usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (5/5/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

I Wayan Eka Mariarta beserta Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, dan seorang juru sita tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis, 5 Februari 2026. Tampak dalam foto, tersangka kasus dugaan korupsi sengketa lahan, I Wayan Eka Mariarta (depan), usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (5/5/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

News23 Apr 2026 20:45

Wali Kota Madiun Nonaktif Maidi Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, berjalan keluar meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan lanjutan, Jakarta, Kamis (23/4/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (23/4/2026). Tampak dalam foto, Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan lanjutan, Jakarta, Kamis (23/4/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Maidi merupakan tersangka dugaan korupsi pemerasan, fee proyek, dan gratifikasi dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk dugaan gratifikasi dari beberapa pihak selama periode 2019-2022 yang berjumlah Rp1,1 miliar. Tampak dalam foto, Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan lanjutan, Jakarta, Kamis (23/4/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Peristiwa16 Apr 2026 13:31

Ketua Ombudsman Terima Rp 1,5 Miliar dari Perusahaan Tambang

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto diduga menerima uang sebesar Rp 1,5 miliar dari perusahaan tambang yakni PT TSHI.

News08 Apr 2026 19:10

Dugaan Suap Ijon Proyek, KPK Lanjutkan Pemeriksaan Terhadap HM Kunang

Tersangka kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, HM Kunang berjalan keluar Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (8/4/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, HM Kunang. Tampak dalam foto, tersangka kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, HM Kunang berjalan keluar Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (8/4/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Tampak dalam foto, tersangka kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, HM Kunang berjalan keluar Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (8/4/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Peristiwa01 Apr 2026 17:30

Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 137 Miliar di Kasus Gratifi...

Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada eks Sekretaris MA Nurhadi di kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Nurhadi juga berkewajiban membayar denda Rp 137 miliar.

News01 Apr 2026 16:55

Kasus Gratifikasi dan TPPU: Eks Sekretaris MA Nurhadi Dihukum Lima Tahun Penjara, Denda Rp...

Terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, sesaat sebelum menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (1/4/2026). Hari ini Rabu (1/4/2026), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta membacakan vonis terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, terkait kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (Kapanlagi.com/Budy Susanto)

Nurhadi, dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun serta denda Rp500 juta. Jika denda tak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari. Tampak dalam foto, terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi (tengah) bersiap menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (1/4/2026). (Kapanlagi.com/Budy Susanto)

Selain pidana penjara dan denda, Nurhadi juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp137,1 miliar. Tampak dalam foto, terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, bersiap menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (1/4/2026). (Kapanlagi.com/Budy Susanto)

Peristiwa28 Mar 2026 08:30

Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU, Eks Sekjen MA Nurhadi Segera Hadapi Sidang Vonis

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi membacakan duplik dalam babak akhir persidangannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Peristiwa16 Mar 2026 13:00

ASN Kemenag Diingatkan Tolak Gratifikasi Jelang Idulfitri

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag tolak gratifikasi.

News14 Mar 2026 21:00

OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, KPK Sita Uang Ratusan Juta

Petugas menunjukkan barang bukti berupa uang tunai yang disita dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Syamsul Auliya Rachman, di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (14/3/2026). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dua tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, salah satunya adalah Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tampak dalam foto, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu (kiri) menyaksikan petugas yang akan memperlihatkan barang bukti yang disita dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Syamsul Auliya Rachman, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Dari hasil OTT tersebut, KPK menyita barang bukti berupa dokumen elektronik serta uang sejumlah Rp610 Juta. Tampak dalam foto, layar monitor memperlihatkan barang bukti yang disita dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Syamsul Auliya Rachman, di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (14/3/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Peristiwa11 Mar 2026 14:45

Pemkot Tangsel Perkuat Pengendalian Gratifikasi hingga Tingkat Kelurahan, Libatkan KPK

Pemkot Tangsel menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi yang diikuti oleh perangkat daerah.

Ekonomi06 Mar 2026 23:55

Menteri PU Dody Hanggodo Akhirnya Buka Suara Penyebab Mundurnya Dua Dirjen

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap alasan mundurnya dua dirjen Kementerian PU. Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin hingga gratifikasi.

Peristiwa06 Mar 2026 06:39

KPK Selidiki Juga Dugaan Gratifikasi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

KPK mendalami dugaan penerimaan lain oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam penyidikan kasus pengadaan jasa outsourcing.

Kembali

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us