Berita Gratifikasi Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 2

Uang tersebut diduga diterima Sudewo saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI pada periode 2021 hingga 2023.

02:18
News
VIDEO: KPK Sebut Lukas Enembe Tidak Kooperatif Dalam Sidang
02:07
News
VIDEO: Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Jadi Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi

Akur, Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi Bersama Rayakan Ultah Anak
Pramono Klaim Modifikasi Cuaca Bantu Sukseskan Jakarta Running Festival
Telah dibaca 0 kali
Cara Menanam Kale Hidroponik di Rumah, Panduan Praktis dari Semai hingga Panen
Telah dibaca 0 kali
Bima Arya Minta Bundo Kanduang Jaga Adat Minangkabau
Telah dibaca 0 kali
Garudayaksa FC vs Persib Bandung Sudah Mulai, Dapatkan Link Live Streaming BRI Super League
Telah dibaca 0 kali
Festival Indonesia 2026 Sedot Perhatian Ribuan Warga Melbourne
Telah dibaca 0 kali
Fenomena Rumah Angker di Jepang, Jasa Investigasi Hantu Bermunculan
Telah dibaca 0 kali
Sering Dikira Pajak, Ini Pengertian PNBP STNK dan Tarif Resminya
Telah dibaca 35 kali
Cara Menanam Serai Wangi di Halaman untuk Pemula, dari Bibit hingga Panen
Telah dibaca 35 kali
11 Kebiasaan Orang yang Selalu Mengingat Percakapan Kecil dengan Orang Lain
Telah dibaca 21 kali
Link Live Streaming Liga Inggris Manchester United vs Bournemouth
Telah dibaca 42 kali
Rodri Peringatkan Barcelona agar Tidak Meremehkan Real Madrid di El Clasico
Telah dibaca 42 kali
Jirayut Pamer Kehangatan Bareng Ibu Kandung dan Ibu Tiri, Akur Banget!
Telah dibaca 35 kali
Emiten TINS Pertimbangkan Buyback Saham
Telah dibaca 35 kali
Dorong Investasi AI di Asia Pasifik, Lenovo Ingatkan Pentingnya Indikator ROI yang Terukur
Telah dibaca 28 kali

Advertisement

Advertisement

Eks Bupati Pati Sudewo Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 3,8 Miliar

Bupati Muara Enim, Edison, berjalan meninggalkan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Muara Enim, Edison (ketiga kiri), berjalan meninggalkan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Muara Enim, Edison (kanan), berjalan meninggalkan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/6/2026). Ini merupakan pemeriksaan perdana Silmy Karim setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK pada 4 Juni 2026. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim (kiri), usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/6/2026). Ini merupakan pemeriksaan perdana Silmy Karim setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK pada 4 Juni 2026. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim (kiri), usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/6/2026). Ini merupakan pemeriksaan perdana Silmy Karim setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK pada 4 Juni 2026. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Kondisi Terkini Rumah Silmy Karim yang Disegel KPK

Kasus KITAS Jerat Silmy Karim, Simak Tarif Resmi Pengurusan Izin Tinggal WNA

Ditahan KPK, Silmy Karim Dinonaktifkan dari Kursi Wakil Menteri Imipas

Kondisi Kantor Kementerian Imipas Setelah Wamen Silmy Karim Ditahan KPK

Modus Dugaan Korupsi Silmy Karim Saat Menjabat Dirjen Imigrasi

PP 20 Tahun 2026 Terbit, Suap dan Gratifikasi Tak Bisa Lagi Jadi Pengurang Pajak

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, saat menanti waktu pelaksanaan sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kementerian Ketenagakerjaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (18/5/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, saat tiba untuk mengikuti sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kementerian Ketenagakerjaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (18/5/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, saat tiba untuk mengikuti sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kementerian Ketenagakerjaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (18/5/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, usai menjalani pemeriksaan, Senin (11/5/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun. Tampak dalam foto, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, usai menjalani pemeriksaan, Senin (11/5/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

F Bagus Panuntun diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. ampak dalam foto, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, usai menjalani pemeriksaan, Senin (11/5/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Eks Wamenaker Noel Menyesal Terima Rp 3,36 Miliar dan Ducati, Berdalih Cuma Menolong

Tersangka kasus dugaan korupsi sengketa lahan, I Wayan Eka Mariarta, usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (5/5/2026). Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, I Wayan Eka Mariarta kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

I Wayan Eka Mariarta merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan eksekusi sengketa lahan di Tapos, Depok, Jawa Barat. Tampak dalam foto, tersangka kasus dugaan korupsi sengketa lahan, I Wayan Eka Mariarta, usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (5/5/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

I Wayan Eka Mariarta beserta Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, dan seorang juru sita tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis, 5 Februari 2026. Tampak dalam foto, tersangka kasus dugaan korupsi sengketa lahan, I Wayan Eka Mariarta (depan), usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (5/5/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, berjalan keluar meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan lanjutan, Jakarta, Kamis (23/4/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (23/4/2026). Tampak dalam foto, Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan lanjutan, Jakarta, Kamis (23/4/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Maidi merupakan tersangka dugaan korupsi pemerasan, fee proyek, dan gratifikasi dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk dugaan gratifikasi dari beberapa pihak selama periode 2019-2022 yang berjumlah Rp1,1 miliar. Tampak dalam foto, Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan lanjutan, Jakarta, Kamis (23/4/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua Ombudsman Terima Rp 1,5 Miliar dari Perusahaan Tambang

Tersangka kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, HM Kunang berjalan keluar Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (8/4/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, HM Kunang. Tampak dalam foto, tersangka kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, HM Kunang berjalan keluar Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (8/4/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Tampak dalam foto, tersangka kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, HM Kunang berjalan keluar Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (8/4/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 137 Miliar di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, sesaat sebelum menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (1/4/2026). Hari ini Rabu (1/4/2026), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta membacakan vonis terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, terkait kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (Kapanlagi.com/Budy Susanto)

Nurhadi, dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun serta denda Rp500 juta. Jika denda tak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari. Tampak dalam foto, terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi (tengah) bersiap menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (1/4/2026). (Kapanlagi.com/Budy Susanto)

Selain pidana penjara dan denda, Nurhadi juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp137,1 miliar. Tampak dalam foto, terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, bersiap menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (1/4/2026). (Kapanlagi.com/Budy Susanto)

Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU, Eks Sekjen MA Nurhadi Segera Hadapi Sidang Vonis

ASN Kemenag Diingatkan Tolak Gratifikasi Jelang Idulfitri

Petugas menunjukkan barang bukti berupa uang tunai yang disita dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Syamsul Auliya Rachman, di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (14/3/2026). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dua tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, salah satunya adalah Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tampak dalam foto, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu (kiri) menyaksikan petugas yang akan memperlihatkan barang bukti yang disita dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Syamsul Auliya Rachman, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Dari hasil OTT tersebut, KPK menyita barang bukti berupa dokumen elektronik serta uang sejumlah Rp610 Juta. Tampak dalam foto, layar monitor memperlihatkan barang bukti yang disita dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Syamsul Auliya Rachman, di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (14/3/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

1
2
3
4
5
6
7
8
9