Ditahan KPK, Silmy Karim Dinonaktifkan dari Kursi Wakil Menteri Imipas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto buka suara menanggapi kabar Wakil Menteri Silmy Karim yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Saat ini, Silmy Karim ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Menteri Agus mendukung seluruh proses hukum yang dijalankan KPK. Kementerian Imipas berjanji bersikap kooperatif dalam proses penyidikan. Termasuk membuka akses data, dokumen, serta keterangan yang diperlukan penyidik KPK. 

“Proses hukum yang berjalan wajib kita dukung, dan saya minta semua pihak akomodatif mendukung proses tersebut. Apa yang terjadi saat ini sekaligus menjadi momentum bagi kami untuk berbenah serta memperkuat tata kelola keimigrasian agar lebih bersih, transparan dan akuntabel,” ujar Agus dalam siaran pers yang diterima, Kamis (4/6/2026). 

Saat ini Kemenimipas telah menonaktifkan Silmy Karim dari jabatannya sebagai wakil menteri. Kebijakan ini diambil untuk memastikan proses hukum dapat berjalan tanpa hambatan. Sekaligus untuk memastikan fungsi pelayanan publik tidak terganggu. 

“Kami juga memastikan layanan keimigrasian kepada publik tetap berjalan normal di seluruh unit pelayanan dan tidak terdampak oleh proses hukum yang sedang berjalan,” jelasnya.

Dia menegaskan, hal-hal yang menyangkut substansi perkara dan status hukum pihak terkait sepenuhnya merupakan kewenangan KPK. Kemenimipas hanya dapat mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan saat ini.

Untuk diketahui, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia turun dari ruang penyidikan KPK mengenakan rompi tahanan oranye. 

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Kamis (4/6/2026), Silmy turun dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 08.37 WIB. Silmy dikawal oleh beberapa penyidik.

Selain itu, kedua tangan Silmy tampak sudah terborgol. Saat turun, ia hanya tertunduk ketika digiring oleh penyidik ke mobil tahanan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 8 orang tersangka tersebut ditetapkan dari 18 orang yang diamankan dalam OTT di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat. 10 orang lainnya saat ini berstatus sebagai saksi dan dipulangkan. 

"KPK juga telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan tersebut," kata Budi di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

OTT tersebut berkaitan dengan proses pengurusan dokumen izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia.

"Peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan proses pengurusan warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia, ya," kata Budi. 

Proses yang dimaksud mencakup pengurusan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) maupun Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi WNA yang ingin menetap di Indonesia.

Para tersangka tersangka ini dijerat dengan Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan Pasal 12 B juncto Pasal 18 tentang gratifikasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).