Lemhannas Minta Kepala Daerah Mampu Baca Dinamika Global

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) TB Ace Hasan Syadzily menyebut rivalitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik semakin berdampak signifikan terhadap arah kebijakan ekonomi, stabilitas keamanan, serta keseimbangan sosial, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Menurut dia, kepala daerah saat ini dituntut mampu membaca dinamika tersebut agar dapat menyelaraskannya dengan program unggulan di wilayah masing-masing, sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah.

"Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) hadir sebagai sarana pembelajaran strategis untuk memperkuat kemampuan analisis geopolitik, ketahanan nasional, dan kepemimpinan visioner," kata Ace saat membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III yang mengusung tema "Kepemimpinan Daerah yang Tangguh di Era Geopolitik Global dan Disrupsi Teknologi Menuju Indonesia Emas 2045" di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (15/7).

Ace menjelaskan, KPPD diselenggarakan sebagai instrumen strategis untuk menumbuhkan karakter negarawan, memperdalam wawasan kebangsaan, serta meningkatkan pemahaman terhadap lingkungan strategis guna memastikan implementasi Asta Cita berjalan konsisten dan terintegrasi.

"Ini bukan sekadar teori, tetapi juga pengalaman langsung melihat praktik pelayanan publik terbaik," tegasnya.

Ace berharap para pemimpin daerah mampu membawa bekal ilmu baru yang berlandaskan kolaborasi lintas sektor serta keberpihakan penuh pada kepentingan nasional saat kembali ke daerah masing-masing.

"Kami akan memonitor hasil rencana kerja dan perencanaan yang dilakukan oleh para kepala daerah ini, untuk kemudian kami tindak lanjuti dengan perencanaan terbaik yang dapat diimplementasikan di masing-masing daerah," tutupnya.

Sebagai informasi, kegiatan KPPD merupakan hasil kolaborasi antara Lemhannas RI, Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), dan Kementerian Dalam Negeri. Rangkaian kegiatan dibagi dalam tiga tahap, yakni pembekalan selama empat hari di Lemhannas RI, pembelajaran eksekutif selama enam hari di Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), Singapura, serta finalisasi dan presentasi rencana aksi selama dua hari di BPSDM Kemendagri.

Angkatan III diikuti oleh 23 bupati dan dua wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Program ini berlangsung pada 15–28 Juli 2026.

KPPD Tahun 2026 menjadi investasi strategis untuk memastikan fondasi kepemimpinan daerah tetap kokoh, inovatif, dan mampu mengawal kedaulatan Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompetitif.