Terima Buku Anotasi KUHAP, Adian Soroti Pentingnya Kepastian Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Adian Napitupulu menerima secara simbolis Buku Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam peluncuran yang digelar Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).

Penyerahan buku dilakukan oleh Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun yang mewakili pimpinan Komisi III. Acara peluncuran turut dihadiri Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua KPK Setyo Budiyanto, pimpinan DPR RI, serta perwakilan alat kelengkapan dewan (AKD).

Adian menyatakan bahwa sebagai lembaga yang menerima dan menindaklanjuti aspirasi serta beragam persoalan yang dihadapi masyarakat, BAM DPR RI memandang kepastian hukum sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat untuk memastikan tegaknya keadilan bagi siapa pun, termasuk mereka yang terdampak kebijakan negara.

"BAM DPR memandang kepastian hukum menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat sebagai alat untuk memastikan tegaknya keadilan bagi siapa pun, termasuk mereka yang terdampak kebijakan negara," kata Adian.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan penyusunan Buku Anotasi KUHAP bertujuan memberikan penjelasan atas berbagai ketentuan yang masih berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Menurutnya, publik berhak memperoleh penjelasan terhadap pasal-pasal dalam KUHAP yang dianggap belum jelas. Sebagai lembaga pembentuk undang-undang bersama pemerintah, DPR RI memiliki tanggung jawab memberikan penjelasan yang dapat menjadi rujukan.

"Publik berhak mendapatkan penjelasan apabila terdapat ketentuan yang masih kurang jelas. DPR sebagai pembentuk KUHAP adalah pihak yang paling tepat untuk memberikan penjelasan terhadap berbagai pertanyaan tersebut," ujar Habiburokhman.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik peluncuran Buku Anotasi KUHAP. Menurutnya, buku tersebut merupakan bagian dari karya besar DPR yang akan menjadi pedoman bersama bagi seluruh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan KUHAP.

"Sehingga kemudian di dalam penerapannya, dalam pelaksanaannya, betul-betul bisa memenuhi rasa keadilan seperti yang diharapkan di dalam KUHAP," kata Kapolri.

Peluncuran Buku Anotasi KUHAP diharapkan menjadi referensi resmi bagi aparat penegak hukum, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat dalam memahami filosofi dan maksud pembentuk undang-undang. Dengan demikian, penerapan KUHAP dapat berlangsung lebih seragam, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.