Konflik Lahan Sawit di Pesisir Barat, Begini Kronologinya

Liputan6.com, Jakarta - Ketegangan nyaris berujung bentrokan terjadi di Pekon Siring Lilin, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Selasa (14/7/2026). Konflik ini dipicu sengketa lahan sawit antara warga dan kelompok petani.

Peristiwa tersebut pun terekam dalam video amatir yang kemudian beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, puluhan orang terlihat berkumpul di lokasi. Sejumlah warga tampak membawa senjata tajam sehingga memicu kekhawatiran bentrokan antar kelompok tidak dapat dihindari. Terdengar pula suara warga yang menunggu kedatangan aparat keamanan untuk meredam situasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua kelompok sempat terlibat adu mulut pada Selasa sore. Beruntung, tokoh masyarakat bersama warga lainnya segera turun tangan menenangkan suasana sehingga bentrokan fisik berhasil dicegah.

Salah seorang warga Ngambur, Dedek, mengatakan konflik dipicu persoalan lahan perkebunan sawit yang telah berlangsung cukup lama.

"Memang sering terjadi konflik di situ, saling klaim lahan sawit sejak lama. Tanah sawitnya juga ada yang tumpang tindih sertifikat," ujar Dedek, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, para petani sawit saat itu sedang beraktivitas seperti biasa sebelum terjadi perselisihan yang memicu ketegangan.

Saat ini, sengketa tersebut masih dalam proses mediasi oleh aparat TNI dan Polri guna mencari penyelesaian secara damai sekaligus mencegah konflik kembali memanas.

Kapolsek Ngaras Iptu Doni Darmawan juga membenarkan adanya konflik antara warga dan pihak perusahaan.Namun, kondisi kini telah kembali kondusif setelah dilakukan mediasi.

"Kejadian konflik antara perusahaan PT KCMU dan warga. Sudah kondusif, kita mediasi, tidak ada yang terluka," ujar Doni.

Diketahui, PT Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

Perusahaan yang mengelola sekitar 25 ribu hektare lahan tersebut dalam beberapa waktu terakhir menghadapi sengketa lahan yang melibatkan petani dan masyarakat setempat.