Dana BOS Rp 900 Ribu Dinilai Belum Memadai, Besarannya Diusulkan Naik

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Golkar DPR mengusulkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan negara dievaluasi. Adapun saat ini, dana BOS yang diberikan sebesar Rp 900 ribu dinilai belum cukup.

"Hal-hal itu yang kita dorong supaya di satu sisi ada peningkatan dana BOS, kita review kembali, dan syukur-syukur bisa ditingkatkan," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7).

Maka itu, Fraksi Golkar DPR menggelar seminar nasional untuk menghitung biaya satuan pendidikan per siswa. Berdasarkan hitung-hitungan Golkar, idealnya dana pendidikan untuk setiap siswa mencapai Rp 18 juta.

"Dan hasil evaluasi kita, kajian kita, biaya yang layak untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa menjadi maju dan berkualitas itu sekitar Rp 18 juta. Sementara dana BOS yang diberikan oleh negara itu Rp 900 ribu," sebutnya.

Sarmuji menyebut angka Rp 18 juta didasarkan pada tiga komponen perhitungan, yaitu dana operasional sekolah, dana yang ditanggung oleh pendidik, dan dana yang ditanggung oleh orang tua. Untuk itu, diusulkan adanya peningkatan dana BOS.

"Tentu kita bisa perdebatkan standar Rp 18 juta itu kelayakannya seperti apa. Kita memang memiliki standar yang tinggi, Fraksi Partai Golkar," ucapnya.

Selain itu, dia meminta pemerintah menyesuaikan besaran dana BOS sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Sebab, biaya pendidikan di kota-kota besar berbeda dengan kebutuhan di daerah, khususnya wilayah terpencil.

"Kita ingin ada peningkatan secara gradual biaya operasional siswa, operasional sekolah yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Kita mendorong supaya ada hitung-hitungan yang lebih rasional, ada peningkatan, dan ada juga sisi keadilannya," katanya.

"Misalkan Jakarta dan Jawa Tengah tentu berbeda. Jawa Tengah dengan Papua Pegunungan pasti berbeda, karena di sana biayanya sangat mahal untuk membangun satu bangunan," lanjut Sarmuji.

Fraksi Golkar juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan jenis satuan pendidikan dalam menentukan dana BOS.

"Misalkan SMK Maritim tentu berbeda dengan SMK Akuntansi pembiayaannya, karena mereka harus praktik di laut dan sebagainya," jelas Sarmuji.

Hal ini nantinya akan diusulkan Golkar dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). RUU Sisdiknas sendiri masih dalam pembahasan.

"Ya nanti kita sisipkan (dalam RUU Sisdiknas). Dan sebenarnya kerangkanya sudah ada di Undang-Undang Sisdiknas. Tinggal nanti kalau masih perlu ada yang kita sisipkan, kita perkuat, kita akan perkuat di Undang-Undang Sisdiknas tentang komponen biayanya," tuturnya.