Ketua DPRD Tuban Tuding Dana Hibah Bansos dari APBD Digunakan Bakal Caleg untuk Kampanye Pemilu 2024,

Liputan6.com, Tuban - Ketua DPRD Tuban Miyadi menuding adanya alokasi dana hibah bantuan sosial (bansos) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat digunakan bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Golkar untuk kepentingan kampanye jelang pemilu 2024.

Hal tersebut dipertegas Miyadi ketika sidang paripurna DPRD Tuban dengan sejumlah agenda gagal digelar, Selasa (15/8/2023). Dimana, salah satu alasan penundaan sidang itu dikarenakan permintaan anggota dewan tak diakomodir oleh eksekutif.

“Permintaan teman-teman belum terakomodir yaitu anggara hibah dan bansos. Sampai sekarang belum diakomodir,” ungkap Miyadi.

Di sini lain, ia mengetahui adanya dana hibah dan bansos bersumber dari APBD Tuban ini sudah masuk di pemerintah dan Kabag Kesra yang digunakan untuk kepentingan bacaleg baru dari Partai Golkar.

“Kita sebagai anggota dewan membahas APBD tidak diakomodir. Tapi banyak usulan (hibah bansos) tim mereka dan caleg-caleg baru mereka,” tegas Ketua DPC PKB Kabupaten Tuban ini.

Politikus senior ini mengaku usulan hibah bansos dari anggota dewan ini belum diakomodir oleh eksekutif tanpa keterangan yang jelas. Padahal sebagai prosedur sudah jelas yakni ketika dewan menggelar reses, dan mendapat usulan dari konstituen maka selaku anggota dewan berkewajiban untuk mengusulkan.

“Usulan kita menyampaikan 158 proposal dari anggota dewan tidak diakomodir. Kita tahu sendiri hibah bansos syaratnya harus ada proposal dan usulan itu hasil reses,” tambahnya.

Lainnya, wakil rakyat ini juga meradang dengan eksekutif karena anggaran kegiatan DPRD Tuban berupa PH (Publik Hearing) tak kunjung direspon. Kegiatan tersebut digunakan anggota dewan untuk turun ke bawah dalam rangka mensosialisasikan Raperda di masyarakat.