PK Ditolak Mahkamah Agung, Warga yang Tempati Lahan KAI Daop 9 Jember Diminta Membayar Sewa

Konflik PT KAI dengan sejumlah warga di Jalan Mawar bermula saat PT KAI bermaksud melakukan penertiban atas sejumlah asetnya yang ditempati warga di Jalan Mawar, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Penertiban dilakukan dengan melakukan sertifikasi tanah di BPN atas lahan seluas 27.550 meter persegi, pada tahun 2019.

Upaya itu diterima BPN dengan menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HBG) atas nama PT KAI pada 2 April 2020. 

“BPN Jember menerbitkan Sertifikat HGB atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan nomor Sertifikat 676 untuk aset tanah dan bangunan yang berada di Jalan Mawar tersebut,” papar Mulyani.

Lahan tersebut ditempati oleh 155 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 KK diantaranya melakukan perlawanan hukum dengan menolak membayar sewa dan menganggap sertifikat HGB tidak sah. Sedangkan sisanya menerima dan bersedia membayar sewa rumah ke PT KAI Daop 9 Jember. 

Perlawanan dilakukan 34 warga dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Gugatan PTUN dilakukan agar BPN membatalkan sertifikasi HBG untuk PT KAI. 

“Pengajuan gugatan pembatalan sertifikat HGB atas nama KAI oleh 34 warga Jalan Mawar tersebut telah diputus oleh PTUN Surabaya yang pada pokoknya dimenangkan oleh KAI, baik di tingkat pertama maupun banding dengan nomor putusan 168/G/2020/PTUN.SBY jo 142/B/2021/PT.TUN.SBY, serta pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung juga dimenangkan oleh KAI dengan nomor putusan 444K/TUN/2021,” tutur Mulyani.

Diakui Mulyani, ratusan kepala keluarga (KK) tersebut telah lama menempati aset rumah negara tersebut. Mereka merupakan anak cucu dari pegawai BUMN yang sebelumnya bernama PJKA tersebut. 

Dikonfirmasi terpisah, perwakilan 34 warga di Jalan Mawar, Reta membenarkan kabar bahwa gugatan warga lewat Peninjauan Kembali (PK) ditolak oleh MA. Meski PK merupakan upaya hukum terakhir, Reta mengklaim warga masih memiliki novum.

Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail karena menyerahkan langkah warga selanjutnya kepada kuasa hukum mereka. 

“PK memang putusan terakhir tapi kami masih memiliki novum. Tapi saya belum bisa bicara banyak. Biar nanti akan dijelaskan oleh kuasa hukum kami,” tutur Reta singkat.