AGPA Borong Saham SGRO Rp 4,73 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kepemilikan saham di emiten perkebunan kelapa sawit, PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO), mengalami perubahan signifikan setelah adanya transaksi pembelian saham dalam jumlah besar pada awal Maret 2026 oleh AGPA PTE. LTD.

Transaksi tersebut membuat porsi kepemilikan saham melonjak drastis hingga mendekati seluruh saham dengan hak suara di perusahaan.

Mengutip Keterbukaan Informasi BEI, Jumat (6/3/2026) berdasarkan laporan kepemilikan saham, transaksi pembelian dilakukan pada 3 Maret 2026 dengan jumlah saham mencapai ratusan juta lembar. Nilai transaksi juga tercatat sangat besar, mencapai triliunan rupiah.

Sebelum transaksi dilakukan, jumlah saham yang dimiliki tercatat sebanyak 1.195.217.500 unit dengan porsi hak suara sebesar 65,721%. Kepemilikan tersebut sebelumnya sudah mencerminkan posisi pemegang saham pengendali di perusahaan perkebunan tersebut.

Namun setelah transaksi pembelian saham dilakukan, jumlah kepemilikan meningkat signifikan menjadi 1.794.889.157 saham. Dengan kenaikan tersebut, porsi hak suara melonjak menjadi 98,695% dari total saham yang memiliki hak suara.

Artinya, terdapat tambahan saham yang dibeli sebanyak 599.671.657 lembar saham. Seluruh saham yang ditransaksikan tersebut diklasifikasikan sebagai saham biasa.

Lonjakan kepemilikan ini membuat konsentrasi saham di SGRO semakin terkonsolidasi pada satu pihak pemegang saham utama. Dengan kepemilikan hampir menyentuh 100%, kontrol terhadap keputusan strategis perusahaan menjadi semakin dominan.

Transaksi pembelian saham tersebut juga mencatat nilai yang sangat besar. Total harga transaksi dilaporkan mencapai Rp 4.739.205.105.271 atau sekitar Rp 4,73 triliun.

Besarnya nilai transaksi tersebut mencerminkan skala aksi korporasi yang signifikan di emiten sektor perkebunan tersebut. Langkah ini juga menunjukkan adanya upaya penguatan posisi kepemilikan saham oleh pihak pembeli.

Dengan tambahan hampir 600 juta saham, struktur kepemilikan saham SGRO berubah secara drastis. Porsi kepemilikan yang mencapai lebih dari 98% memberikan kekuatan penuh dalam menentukan arah kebijakan perusahaan ke depan.