Sukses

Harga Rights Issue Garuda Indonesia di Kisaran Rp 50-Rp 150 per Saham

Liputan6.com, Jakarta - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) bakal gelar rights issue akhir tahun ini. Sebelumnya, rencana itu sempat tertunda lantaran perseroan perlu menyertakan laporan keuangan terbaru per Juni 2022 sebagai salah satu syarat rights issue.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban menuturkan, harga rights issue Garuda Indonesia dipatok pada kisaran Rp 50-RP 150 per lembar saham.

Ia menjabarkan, penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue dilaksanakan melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun atau sekitar USD 505 juta.

Sementara dana yang diharapkan dari partisipasi publik yakni sebesar Rp 5,37 triliun atau sekitar USD 358 juta. Sehingga seluruh dana yang dibidik dari aksi ini mencapai USD 863 juta.

“Penetapan harga rights issue menggunakan penilai independen atau KJPP,” terang Rionald dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI, Senin (26/9/2022). Rionald menjabarkan, terdapat tiga skenario kepemilikan negara setelah rights issue.

Untuk saat ini pemerintah memegang 60,54 persen saham GIAA. Kemudian PT Trans Airways 28,26 persen dan publik 11 persen.

Adapun skenario kepemilikan pasca rights issue, pertama, dalam hal pemegang saham minoritas atau publik tidak mengambil haknya pada harga yang ditawarkan di kisaran Rp 50 hingga Rp 150 per lembar, kepemilikan saham pemerintah setelah right issue ada pada rentang 53,12 persen hingga 54,08 persen.

"Dalam hal pemegang saham minoritas mengambil haknya, maka dengan harga pelaksanaan di kisaran Rp 50 hingga Rp 150 per lembar, kepemilikan negara berubah di kisaran 51,43 persen hingga 52,57 persen,” ujar Rionald.

 

 

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

2 dari 6 halaman

Skenario Berikutnya

Skenario tiga, dalam hal pemegang saham minoritas tidak mengambil haknya, maka kepemilikan negara ada pada rentang 66,43 pesen hingga 65,51 persen setelah rights issue.

Namun, dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Prasetio menerangkan merseroan hanya akan menghipun USD 505 juta atau sebesar PMN Rp 7,5 triliun, Sehingga terdapat kemungkinan dilakukan rights issue kedua.

"Pada skenario ini, dengan asumsi eksekusi saham Rp 50— RP 150 per saham, maka diperkirakan performa kepemilikan saham pemerintah lebih tinggi dari sebelumnya. Namun dikarenakan hanya mendapat USD 505 juta, Garuda perlu melakukan pencarian dana tambahan dari investor lain dengan melaksanakan rights issue kedua,” kata Prasetio.

Selain rights issue, perseroan juga akan melaksanakan konversi utang obligasi wajib konversi (OWK) sebesar Rp 1 triliun oleh pemerintah. Serta konversi utang menjadi saham dari nilai claim settlement kreditur.

3 dari 6 halaman

Gelar RUPSLB Oktober 2022

Sebelumnya, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) direncanakan gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 Oktober 2022.

Rapat tersebut dalam rangka meminta persetujuan pemegang saham perseroan terkait aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

"Rights issue dan konversi saham diharapkan dapat diselesaikan pada akhir Desember. Direncanakan RUPSLB dilakukan pada 14 oktober 2022,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi XI, Senin (26/9/2022).

Lebih lanjut, berikut rencana jadwal rights issue Garuda Indonesia:

- Laporan keuangan Juni 2022 final: 29 September 2022

- Laporan penilaian saham KJPP: 3 Oktober 2022

- Persetujuan exercise price dari Kementerian BUMN: 6 Oktober 2022

- RUPSLB: 14 Oktober 2022 - Registrasi OJK (Reg 1): 19 Oktober 2022

- Penetapan PP PMN oleh Presiden: 11—17 November 2022

- Pernyataan efektif OJK: 21 November 2022

- Recording date: 1 Desember 2022 - Perdagangan dan pelaksanaan HMETD mulai: 5 Desember 2022

- Perdagangan dan pelaksanaan HMETD selesai: 9 Desember 2022

- Periode distribusi saham HMETD: 7–13 Desember 2022

- Pelaksanaan OWK dna konversi utang: 23 Desember 2022

"Adapun pembahasan dengan Komisi XI dilakukan pada hari ini dan mudah-mudahan akan mendapat dukungan,” imbuh dia.

 

4 dari 6 halaman

Sempat Tunda Agenda Rights Issue

Sebelumnya, Garuda Indonesia menunda agenda persetujuan pemegang saham terkait rights issue pada RUPSLB 12 Agustus 2022. Direktur Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan, penundaan agenda tersebut dilakukan oleh perseroan mengingat nilai nominal saham baru dan harga pelaksanaan akan ditentukan lebih lanjut dengan pertimbangkan hasil penilai independen berdasarkan laporan keuangan tengah tahunan 2022.

"Kita diminta menyelesaikan laporan keuangan tengah tahun yang yang menjadi dasar di dalam penentuan nilai dan angka untuk memastikan proses HMETD mau HMETD bisa terjadi dengan sebaik-baiknya. Se-fair mungkin,” kata dia dalam konferensi pers usai RUPS.

Irfan menyayangkan batas waktu yang terlewat sehingga perseroan harus menyelesaikan laporan keuangan terkini, dari rencana semula menggunakan laporan keuangan tahun buku 2021.

"Jadi memang alasan awal atau persyaratan awal itu kita harus menyelesaikan laporan keuangan terlebih dahulu dan diedit. Habis itu ada penilai independen terhadap harga saham,” imbuh dia.

5 dari 6 halaman

Garuda Indonesia Kantongi Rp 750 Miliar dari PPA untuk Restorasi Armada

Sebelumnya, maskapai nasional Garuda Indonesia pada Jumat, 16 September 2022 menandatangani kerja sama Fasilitas Pembiayaan Restorasi Armada Dengan Skema Bagi Hasil” bersama PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA).

Hal itu dilaksanakan secara simbolis oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra bersama dengan Direktur Utama PPA Yadi Jaya Ruchandi di Denpasar, Bali.

Adapun penandatanganan perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Offering Letter atas Syarat & Ketentuan Indikatif Terbaru (Updated Indicative Term Sheet) Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani pada bulan Agustus lalu.

Fasilitas pembiayaan senilai hingga Rp 725 miliar melalui skema bagi hasil yang akan berlangsung selama 5 tahun ini, diimplementasikan secara bertahap pada sejumlah rute yang akan dijadikan skema kerja sama bagi hasil di antaranya adalah Jakarta- Surabaya-Jakarta, Jakarta-Makassar-Jakarta serta Jakarta-Jayapura-Jakarta.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menuturkan, kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen Garuda Indonesia untuk mengoptimalkan langkah misi transformasi kinerja dalam upaya untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor Pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas layanan penerbangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia.

"Pandemi Covid-19 yang telah terjadi selama lebih dari 2 tahun ini tidak dapat dipungkiri telah membawa industri penerbangan menghadapi berbagai tantangan kinerja operasional, termasuk keterbatasan jumlah armada yang berada dalam kondisi siap beroperasi (serviceable) setelah sebelumnya armada tersebut sempat tidak beroperasi di tengah proses restrukturisasi kewajiban usaha, termasuk negosiasi bersama lessor,” ujar dia, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 17 September 2022.

6 dari 6 halaman

Fasilitas Pembiayaan

Fasilitas pembiayaan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan kinerja perusahaan, khususnya pada lini operasional penerbangan yang akan dioptimalkan untuk restorasi armada dan pemeliharaan spare part pesawat – seperti engine, APU, shipping part, dan berbagai komponen pesawat lainnya – yang dioperasikan oleh perusahaan guna mendukung kelancaran operasional Garuda Indonesia.

Adapun penggunaan fasilitas pembiayaan yang telah disepakati ini tentunya akan menyesuaikan dengan kebutuhan proyeksi restorasi armada yang telah ditetapkan untuk menunjang efektivitas pemulihan kinerja perusahaan – utamanya di situasi pasca pandemi saat ini, sehingga nantinya fasilitas pembiayaan akan digunakan secara bertahap sesuai kebutuhan operasional penerbangan Garuda Indonesia.

Irfan menambahkan, sejalan dengan komitmen Garuda Indonesia untuk mengedepankan keamanan dan keselamatan penerbangan, kerja sama dengan PPA ini diharapkan dapat mengoptimalkan kesiapan operasional Garuda Indonesia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.