Pemerintah Didorong Perkuat Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Agraria

Liputan6.com, Jakarta - Gelanggang Muda Indonesia (GMI), yang terdiri dari gabungan mahasiswa dan berbagai kelompok aktivis, menyuarakan pandangannya terkait dua tahun kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. GMI menilai, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan besarnya anggaran negara.

"Pemerintah harus memastikan kebijakannya memberikan manfaat nyata bagi rakyat, mengurangi ketimpangan, serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat," kata Sekretaris Jenderal PP KMHDI, I Nengah Candra Irawan, Rabu (21/10).

Candra menyebut, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi harus menjadi prioritas. Penegakan hukum harus independen, transparan, dan tidak tebang pilih.

"Pengawasan terhadap anggaran negara, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan juga harus diperkuat," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Julfikar Hasan, menegaskan pendidikan gratis harus diwujudkan sebagai hak seluruh rakyat, bukan sekadar janji politik.

Dia mencatat, alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN yang direncanakan sebesar Rp 820,9 triliun harus benar-benar diarahkan untuk menjamin akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan guru serta dosen.

"Termasuk memperbaiki kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan. Pendidikan gratis tidak boleh berhenti sebagai janji politik, tetapi harus diwujudkan sebagai hak seluruh rakyat," tegas Julfikar.

Menurut Julfikar, pemerintah harus memastikan anggaran pendidikan dikelola secara transparan dan tepat sasaran, termasuk untuk memperluas akses pendidikan hingga perguruan tinggi negeri serta mewujudkan pendidikan yang berkualitas, ilmiah, dan demokratis.

Selain pendidikan, GMI menyoroti tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai perlu diawasi secara ketat agar pelaksanaannya mengutamakan pemenuhan gizi penerima manfaat, keamanan pangan, transparansi anggaran, dan akuntabilitas.

GMI mendorong pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pengadaan bahan pangan, kualitas makanan, dan pelaksanaan program di lapangan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mencegah pemborosan, penyimpangan anggaran, serta konflik kepentingan.

GMI turut mendorong pelibatan petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG sesuai dengan standar kualitas dan ketentuan pengadaan. Dengan demikian, program tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan gizi, tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat.

GMI juga meminta pemerintah mengevaluasi kinerja kabinet dan program strategis berdasarkan manfaat nyata bagi rakyat, efisiensi anggaran, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta pengurangan ketimpangan sosial.

Dalam persoalan agraria dan lingkungan, GMI mendesak percepatan reforma agraria, penyelesaian konflik pertanahan, perlindungan masyarakat adat, serta pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. GMI juga meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober, GMI menyerukan pelajar dan mahasiswa untuk memperkuat persatuan lintas organisasi, membangun tradisi intelektual, mengawal demokrasi, melawan korupsi, dan memperjuangkan keadilan sosial.

GMI menegaskan, persatuan pemuda bukan berarti menyeragamkan pandangan atau membungkam kritik. Sebaliknya, persatuan harus menjadi kekuatan bersama untuk mengawal kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan rakyat.