Janjikan Izin SPPG Terbit, ASN Lampung Malah Bawa Kabur Uang Korban

Liputan6.com, Jakarta - Seorang aparatur sipil negara (ASN) di Lampung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelaku diduga mengiming-imingi korban bisa mengurus berbagai dokumen perizinan SPPG hingga membawa kabur uang puluhan juta rupiah.

Kasatreskrim Polres Lampung Timur, Iptu Muhammad Iksir, mengatakan, kasus tersebut bermula saat korban bertemu dengan tersangka berinisial IS (42) pada 20 Februari 2026 di Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.

Dalam pertemuan itu, tersangka menawarkan jasa pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga sertifikasi International Organization for Standardization (ISO) untuk operasional SPPG.

"Tersangka mengaku mampu membantu seluruh proses perizinan tersebut dengan meminta biaya total Rp 72.750.000," kata Iksir, Senin (27/7/2026).

Korban yang saat itu mengalami kendala mengajukan SLHS melalui sistem Online Single Submission (OSS) akhirnya mempercayai penawaran tersebut. Seluruh proses pengurusan dokumen diserahkan kepada tersangka, disertai pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama pelaku.

"Namun hingga tenggat waktu yang dijanjikan pada 7 Maret 2026, dokumen yang dijanjikan tak kunjung terbit. Bahkan hingga 7 April 2026, seluruh izin yang dijanjikan juga tidak selesai diproses," ungkapnya.

Hasil penyelidikan mengungkap, tersangka diduga memanfaatkan statusnya sebagai ASN yang pernah bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Timur untuk meyakinkan korban.

Dengan dalih memiliki akses dan kewenangan mengurus penerbitan SLHS, NIB, serta ISO, tersangka meminta korban mentransfer uang puluhan juta rupiah.

Tak berhenti di situ, untuk mempertahankan kepercayaan korban, tersangka diduga membuat tiga surat keterangan proses pengajuan SLHS dengan memalsukan tanda tangan Kepala DPMPTSP Kabupaten Lampung Timur.

Surat palsu tersebut diberikan kepada korban agar seolah-olah proses pengurusan izin masih berjalan sehingga operasional dapur SPPG tidak dihentikan atau disuspensikan.

"Modus yang dilakukan tersangka yakni menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta dokumen palsu untuk memperoleh uang dari korban," jelas Iksir.

Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 74,75 juta. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa empat lembar bukti transfer dan rekening koran sebagai bagian dari proses penyidikan.

Saat ini, penyidik telah menetapkannya sebagai tersangka setelah menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 492 dan/atau Pasal 486 terkait penipuan dan penggelapan. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 4 tahun.