Kasus Penggelapan dan TPPU, Mantan CEO eFishery Gibran Divonis Ringan

Liputan6.com, Jakarta - Mantan CEO eFishery, Gibran Chuzaefah Amsi El Farizy, divonis lebih ringan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dari yang semula sembilan tahun penjara jadi enam tahun penjara, terkait dengan kasus penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang yang terjadi selama rentang tahun 2020 hingga 2024.

Putusan di PT Bandung dibacakan pada 7 Juli 2026 lalu. Sidang diketuai oleh Syahlan selaku Hakim Ketua serta Jonlar Purba dan Brsiti Rochmah selaku Hakim Anggota.

"Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1135 /Pid.B/2025/PN Bdg tanggal 29 April 2026, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan," bunyi putusan tersebut sebagaimana dilihat dari Direktori Putusan MA, Minggu (19/7/2026).

"Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan, yang dilakukan secara berlanjut dan Tindak Pidana Pencucian uang. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun," bunyi putusan tersebut.

Selain pidana badan, Gibran juga dikenakan sanksi berupa denda senilai Rp 2 miliar. Apabila denda itu tidak dibayar selama tenggat waktu 1 bulan, maka harta dan kekayaan Gibran akan disita untuk dilelang oleh Jaksa. Jika harta tak mencukupi, sanksi akan diganti dengan pidana penjara selama 320 hari.

"Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan," bunyi putusan tersebut.

Sebagaimana diketahui, kasus itu pertama kali diselidiki Bareskrim Polri. Selain Gibran ada dua orang lain yang ditangkap dan dijadikan tersangka yakni Mantan Wakil Presiden eFishery Angga Hardian Raditya dan Mantan Wakil Presiden Pembiayaan Budidaya eFishery Andri Yadi.

Mereka diduga menggelapkan dana investasi sebesar Rp 15 miliar. Kasus dugaan rekayasa laporan keuangan di eFishery itu terungkap setelah adanya laporan dari seorang whistleblower. Laporan itu mengungkapkan adanya dugaan praktik manipulasi akuntansi yang signifikan di dalam perusahaan tersebut.

FTI Consulting, sebuah firma independen, telah melakukan investigasi awal yang menunjukkan adanya indikasi pemalsuan pendapatan hampir mencapai USD 600 juta dalam periode sembilan bulan yang berakhir pada September 2024. Temuan ini menjadi salah satu alasan utama bagi pihak kepolisian dan otoritas terkait untuk memulai penyelidikan.

Reporter: Azzura Galexia/merdeka.com