Pemkab Brebes Usut Ribuan ASN Curang Presensi, Terapkan Sanksi Disiplin

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, memastikan penanganan kasus dugaan manipulasi presensi aparatur sipil negara (ASN) dilakukan secara sistematis, transparan, dan sesuai aturan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes, Tahroni, mengatakan langkah penanganan dilakukan atas instruksi langsung Paramitha Widya Kusuma.

“Atas perintah Bupati, penanganan kasus ini dilakukan secara terstruktur, akuntabel, dan sesuai regulasi,” kata Tahroni dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Sebelumnya, Bupati Brebes mengungkap temuan sekitar 3.000 ASN yang diduga memanipulasi presensi menggunakan aplikasi ilegal di lingkungan Pemkab. Praktik ini disebut telah berlangsung sejak 2024, dengan biaya sekitar Rp250.000 per tahun.

Pengguna aplikasi ilegal tersebut diduga berasal dari berbagai kalangan, mulai dari tenaga kesehatan, pejabat, hingga guru.

Tahroni menjelaskan, penanganan kasus ini melibatkan sejumlah perangkat daerah. Inspektorat Daerah bertugas memimpin pemeriksaan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

“Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah menjalankan penegakan disiplin. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mendukung audit forensik teknis sistem presensi,” jelasnya.

Selain penanganan administratif, Pemkab Brebes juga menempuh jalur hukum dengan melaporkan pembuat dan penyebar aplikasi ilegal ke Polres Brebes.

“Pemkab mendukung penyidikan dan tidak menghalangi pendalaman terhadap pihak manapun yang terindikasi melanggar hukum,” tegas Tahroni.

Penanganan kasus dilakukan secara paralel dengan empat fokus utama, yakni penegakan hukum terhadap pengembang aplikasi ilegal, pemeriksaan disiplin ASN, audit kerugian daerah, serta reformasi sistem presensi.

“Pengembalian TPP dilakukan berdasarkan hasil audit Inspektorat. Sanksi disiplin dijatuhkan secara proporsional berdasarkan bukti, dengan pemeriksaan yang setara untuk seluruh pegawai yang terindikasi, tanpa terkecuali,” kata Tahroni.

Ia menambahkan, pemeriksaan tahap awal dilakukan berdasarkan data server yang tersedia, sementara penelusuran periode sebelumnya akan menyesuaikan ketersediaan bukti.

Di sisi lain, Pemkab juga melakukan pembenahan sistem melalui audit forensik menyeluruh, transisi ke teknologi pengenalan wajah, serta penguatan pengawasan internal.

“Pemkab Brebes berkomitmen menjadikan kasus ini sebagai titik balik perbaikan tata kelola kepegawaian yang lebih bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang sesungguhnya bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.