Banjir Bandar Lampung Makan Korban Jiwa, Wali Kota Sebut Kerja Balai Sungai Lamban

Banjir Bandar Lampung memakan korban jiwa. Pemkot menyebut salah satu penyebabnya adalah tata kelola sungai yang dinilai lamban.

Diterbitkan 10 Maret 2026, 13:14 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Bandar Lampung - Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung dalam beberapa hari terakhir menelan korban jiwa. Peristiwa ini memicu perhatian serius Pemerintah Provinsi Lampung serta memunculkan kritik tajam dari Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan sungai.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyayangkan bencana tersebut kembali terjadi. Menurutnya, banjir dipicu hujan dengan intensitas sangat lebat yang turun secara mendadak, ditambah adanya tanggul yang jebol di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

“Pertama kami sangat menyayangkan peristiwa banjir kemarin. Memang terjadi hujan sangat lebat secara mendadak, dan ada tanggul yang jebol di Lampung Selatan,” kata Mirza, dalam rapat koordinasi penanganan banjir lintas instansi di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/3/2026).

Mirza mengatakan pemerintah daerah langsung bergerak cepat melakukan koordinasi lintas instansi untuk menangani dampak banjir sekaligus menyusun langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Koordinasi tersebut melibatkan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, serta Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS).

“Pemerintah kota, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan BBWS terus bekerja maksimal serta bersinergi untuk memitigasi agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depan,” jelasnya.

Ia juga meminta masyarakat menghargai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan banjir selama setahun terakhir. Menurut Mirza, sejumlah langkah penanganan sudah mulai menunjukkan perubahan meski belum sepenuhnya tuntas.

“Kita harus menghargai kerja bupati dan wali kota selama satu tahun ini. Meskipun belum selesai, tetapi sudah banyak perubahan yang dilakukan,” kata dia.

Mirza mencontohkan banjir yang terjadi pada tahun sebelumnya jauh lebih parah. Kala itu, kawasan Panjang di Bandar Lampung sempat terendam hingga tiga hari, sementara Kalianda di Lampung Selatan juga mengalami genangan di berbagai titik.

“Tahun lalu kita ingat di Panjang bisa terendam sampai tiga hari, di Kalianda juga terendam di berbagai tempat. Alhamdulillah tahun ini tidak separah itu,” imbuhnya.

 

Wali Kota Sebut Sungai Bukan Kewenangan Pemda

Di tengah upaya penanganan banjir, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, melontarkan kritik keras terhadap Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung yang dinilai lamban menangani persoalan sungai.

Eva menegaskan pengelolaan sungai dan irigasi bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan berada di bawah tanggung jawab balai sungai.

“Yang namanya sungai, kali, dan irigasi di kota maupun kabupaten itu bukan kewenangan daerah, tapi kewenangan balai,” tegasnya.

Eva mengaku telah beberapa kali mendatangi kantor BBWS untuk membahas persoalan banjir, bahkan bertemu langsung dengan kepala balai beberapa waktu lalu. Namun hingga kini, menurutnya, penanganan sungai yang berpotensi memicu banjir belum berjalan maksimal.

“Saya sudah beberapa kali datang langsung ke Balai. Bahkan sebulan atau dua bulan lalu saya juga bertemu dengan Kepala Balainya,” ujarnya.

Ia bahkan menyatakan Pemerintah Kota Bandar Lampung siap membantu dari sisi anggaran agar penanganan sungai bisa segera dilakukan.

“Saya pernah bilang, kami siap menyiapkan dananya, tapi tolong dibantu. Karena yang tahu kondisi sungai itu Balai,” kata Eva.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan persoalan banjir tidak bisa dipandang sebagai masalah satu daerah saja.

Menurutnya, banjir di Bandar Lampung berkaitan dengan kondisi wilayah di sekitarnya sehingga membutuhkan penanganan lintas daerah secara komprehensif.

“Permasalahan banjir ini bukan hanya masalah satu daerah, bukan hanya wali kota atau kabupaten tertentu. Ini menjadi masalah bersama bagi Provinsi Lampung,” ujarnya.

Ia menambahkan penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari wilayah hulu hingga hilir serta melibatkan semua pihak.

“Penanganannya harus komprehensif dari hulu sampai hilir dan dilakukan secara kolaboratif. Tidak bisa saling menyalahkan karena semua punya peran,” jelasnya.

 

Kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung

Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Elroy Koyari, mengatakan normalisasi sungai menjadi langkah jangka pendek yang mendesak untuk menekan risiko banjir di Bandar Lampung.

Menurutnya, kapasitas sejumlah sungai saat ini sudah tidak lagi mampu menampung debit air saat hujan deras karena mengalami pendangkalan.

“Sebagian besar sungai kapasitasnya sudah tidak sesuai. Selain normalisasi sungai, juga perlu peninggian tanggul karena banyak tanggul yang elevasinya sudah rendah,” katanya.

Selain itu, penataan sempadan sungai juga dinilai penting karena masih banyak rumah warga berdiri terlalu dekat dengan aliran sungai sehingga menyulitkan proses pembersihan.

Dalam jangka panjang, BBWS juga mendorong penyusunan master plan penanganan banjir di Bandar Lampung agar penanganannya tidak lagi dilakukan secara parsial.

“Yang paling penting sebenarnya master plan banjir ini belum ada. Kalau sudah ada, kita tahu langkah apa yang harus dilakukan secara menyeluruh,” ujar Elroy.