Gubernur Kaltim Soal Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar: Jangan Saya Disuruh Pakai Kijang

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud buka suara terkait polemik mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar. Menurutnya, pengadaan mobil yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) itu bentuk marwah sebagai kepala daerah.

"Masa iya kepala daerahnya pakai mobil ala kadarnya, jaga dong marwahnya Kaltim. Jangan saya disuruh pakai Kijang, dek," kata Rudy Mas'ud di Samarinda, Senin (2/3/2026).

Hal itu disampaikan Rudy Mas'ud kepada puluhan mahasiswa yang berdemonstrasi di kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada.

Isu pengadaan mobil mewah ini ini bukan sekadar desas-desus. Dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pemprov Kaltim 2025, paket berkode RUP 61081965 itu nyata adanya. Namun, jawaban sang Gubernur saat audiensi justru memicu perdebatan baru yang lebih luas mengenai definisi prioritas di Benua Etam.

Di tengah desakan mahasiswa, Rudy Mas’ud melontarkan pembelaan yang kini menjadi buah bibir. Ia menegaskan bahwa selama bertugas di Kaltim, ia tidak menggunakan fasilitas kendaraan dari negara. Mobil mewah senilai Rp 8,5 miliar tersebut diakuinya diparkir di Jakarta untuk menunjang agenda pemerintahan dan menjamu tamu internasional.

"Sorry to say ya dek ya, mobil saya di Kalimantan Timur, enggak ada mobilnya Pemprov. Semua mobil pribadi," ujar Rudy.

Pembelaan Gubernur ini didukung secara teknis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni. Berbeda dengan narasi 'tamu Jakarta', Sekda menyebut spesifikasi kendaraan tersebut memang tinggi karena disiapkan untuk tugas lapangan.

"Kendaraan itu agar gubernur bisa menembus medan berat, bahkan masuk hutan," ungkapnya.

Namun, narasi marwah dan medan berat ini justru dianggap sebagai bentuk kegagalan memahami prioritas oleh Herdiansyah Hamzah, akademisi hukum dari Universitas Mulawarman.

Castro, sapaan akrabnya, menilai Gubernur sedang mempertontonkan watak kekuasaan yang gemar kemewahan di tengah penderitaan rakyat.

"Gubernur tidak paham soal prioritas. Mestinya yang diteguhkan adalah anggaran untuk kepentingan publik seperti kesehatan dan pendidikan," ujar Castro saat dihubungi.

Ia juga menyoroti ironi harga mobil tersebut yang jauh melampaui standar kendaraan pemimpin negara.

"Itu sekitar 5-6 kali lipat dari harga Garuda Limousine milik Presiden Prabowo yang hanya Rp 1,2 miliar. Kalau mau efisiensi, mending sewa mobil saja saat butuh, bukan beli. Omong kosong bicara efisiensi kalau gubernurnya sendiri boros,” paparnya.

Castro juga mencium adanya kepanikan di internal Pemprov karena keterangan yang simpang siur. "Sekprov bilang untuk menembus wilayah sulit, tapi faktanya mobilnya diparkir di Jakarta. Perbedaan keterangan ini mengonfirmasi mereka panik karena publik tahu," tambahnya pedas.

Senada dengan Castro, Buyung Marajo, Koordinator Pokja 30, memberikan kritik yang tak kalah menohok. Bagi Buyung, alasan marwah melalui mobil mewah adalah logika yang terbalik di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

"Kalau ini soal marwah kepala daerah dilihat dari mobilnya, sebaiknya jangan jadi gubernur, lebih baik buka showroom mobil mewah saja," sindir Buyung.

Ia mengingatkan bahwa harga satu mobil itu bahkan melampaui Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk Kabupaten Mahakam Ulu yang hanya Rp 5 miliar.

"Persoalan utama itu jalan yang masih tidak layak, baikin jalannya bukan beli mobil mewah. Jangan dibalik logikanya. Apa pentingnya mobil mahal buat publik jika urusan rakyat belum selesai?" tegas Buyung.

Kini, publik Kaltim disuguhi dua realita yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, pemerintah daerah memandang fasilitas mewah sebagai instrumen diplomasi dan simbol harga diri provinsi di level nasional. Di sisi lain, ada 3,8 juta jiwa penduduk Kaltim yang menanti empati pemimpinnya lewat alokasi anggaran yang lebih membumi.

"Jangan suudzon, mari tabayun kita. Kita sedang berpuasa, jangan sampai jadi fitnah," pesan Rudy Mas’ud saat menjawab pertanyaan mahasiswa di demo siang itu.

Namun, bagi masyarakat, tabayun sejati mungkin baru akan terlihat saat anggaran tersebut benar-benar dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Bukan sekadar untuk kenyamanan di atas aspal ibu kota.