Gubernur NTT: Kita Gagal, Saya Malu Masih Ada Anak Meninggal Urusan Buku, Pena dan Tagihan Sekolah

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menilai, tragedi siswa SD di Kabupaten Ngada yang bunuh diri, merupakan bentuk kegagalan pemerintah. Baik provinsi dan kabupaten, termasuk peran sosial, agama dan budaya.

"Saya malu sebagai gubernur. Masih ada anak-anak meninggal gara-gara urusan buku dan pena, serta tagihan uang sekolah," ujarnya, Kamis (5/2/2026).  

Dia tidak segan mengakui kegagalan sistem yang sudah dibangun, ternyata tidak bisa menjangkau dan memastikan bahwa tidak ada anak-anak NTT yang meninggal hanya perkara urusan buku dan pena. 

"Faktanya demikian, ini sangat memalukan, saya harus katakan kita semua, juga saya selaku Gubernur kita gagal. Saya mengatakan pemerintah gagal, terutama pemerintah provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa, ungkapnya. 

Dia menyayangkan warga miskin tidak menerima bantuan sosial hanya karena administrasi. Melki langsung menginstruksikan agar tidak ada satupun pihak yang memotong dana bansos untuk warga miskin.

"Jangan ada yang main data untuk orang miskin termasuk menyalahgunakan uang untuk orang miskin, itu wajib hukumnya kita tuntut dia sebagai pelaku extraordinari crime juga sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan," tegasnya.  

Gubernur meminta sistem yang ada diperbaiki. Masyarakat saat ini terjebak dalam administrasi birokrasi. Padahal, tugas pemerintah wajib turun ke masyarakat dan menfasilitasi segala urusan terkait nasib masyarakat 

"Jangan tunggu masyarakat datang menghadap kita. Jangan persulit masyarakat jika mau mengurus administrasi kependudukan sebagai warga negara," ucapnya.

Bocah SD berinisial YBR memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di samping pondok reyot milik neneknya.  Sebelumnya, YBR sempat meminta ibunya dibelikan buku dan pena, namun tak dituruti karena ekonomi keluarga. 

Selain tak memiliki peralatan belajar, keluarga YBR juga dikabarkan mendapat beban uang sekolah yang cukup besar untuk sekolah negeri.  

Kepala Sekolah SD Negeri Rj, Maria Ngene mengatakan meski sekolah itu berstatus negeri, semua siswa dibebankan uang komite sebesar Rp 1,2 juta setahun. Uang sebesar itu dibayar selama tiga tahap dalam satu tahun.

"Ibu YBR sudah bayar tahap satu sebesar Rp 500 ribu, masih sisa Rp 720 ribu," ungkapnya.

"Dalam setahun bayar tiga kali. Hitungannya setiap empat bulan sekali bayar," sambungnya.  

Menurutnya, uang sebesar itu dipakai selain untuk membiayai guru honorer, juga digunakan untuk membiayai kegiatan olahraga antar kecamatan. 

"Tahun ini kami sebagai tuan rumah, sehingga uang komitenya dinaikan menjadi 1,2, dari sebelumnya hanya Rp 500 ribu," ungkapnya.

Dia mengaku uang sebesar itu atas kesepakatan pihak komite sekolah dengan orang tua siswa. 

"Pungutan itu tidak diketahui dinas pendidikan kabupaten Ngada. Kami hanya berkonsultasi dengan pengawas sekolah," jelasnya.