Penampakan Tumpukan Uang Rp 70 Miliar Barang Bukti Korupsi Pelindo Regional 3 dan PT APBS

Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya menyita uang tunai sebesar Rp 70 miliar, dalam pengungkapan kasus korupsi proyek pemeliharaan dan pengusahaan kolam di Pelabuhan Tanjung Perak.

Berdasarkan foto yang diterima Liputan6.com, barang bukti uang ditumpuk saat diperlihatkan oleh Kejari Tanjung Perak.

"Proyek ini melibatkan dua perusahaan, yakni PT Pelindo Regional 3 dan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023–2024," ujar Kepala Kejari Tanjung Perak, Ricky Setiawan, Rabu (5/11).

Ricky mengungkapkan bahwa penyitaan tersebut bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan memulihkan kerugian negara.

“Uang ini akan diajukan sebagai barang bukti di persidangan dan menjadi bagian dari pelaksanaan keadilan restoratif,” ucapnya.

Ricky mengatakan, dana yang telah disita kini dititipkan ke rekening penampungan milik Kejaksaan RI melalui bank BUMN mitra, dan akan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk menentukan nilai kerugian negara serta besaran uang pengganti yang harus dibayarkan oleh pihak yang bertanggung jawab.

"Dalam rangka mengusut kasus ini, tim penyidik Kejari telah memeriksa lebih dari 41 saksi serta sejumlah ahli," ujarnya.

Ricky menyebut, penggeledahan dilakukan pada 9 Oktober di kantor PT Pelindo Sub Regional 3 dan PT APBS, yang menghasilkan penyitaan dokumen proyek, dua unit laptop, dan beberapa telepon genggam yang diduga terkait dengan praktik korupsi.

“Kami menemukan dokumen penting, baik cetak maupun digital, yang memperkuat konstruksi perkara,” ujarnya.

Ricky menegaskan, penetapan tersangka akan dilakukan setelah seluruh alat bukti dinilai cukup dan selaras dengan keterangan para saksi serta dokumen yang telah dikumpulkan.

“Begitu kami yakin, akan kami umumkan siapa saja yang dimintai pertanggungjawaban,” ucapnya.

Ricky juga memastikan bahwa proses penanganan perkara ini berjalan sesuai prosedur dan mengikuti arahan Jaksa Agung dalam Rencana Aksi Program Prioritas Nasional.

Ia menekankan bahwa Kejaksaan tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola perusahaan agar sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance.

"Langkah ini disebut sebagai bentuk dukungan terhadap visi pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam hal reformasi hukum dan pemberantasan korupsi," ujarnya.

“Pengembalian uang tidak menghentikan proses pidana. Kami akan menuntaskan perkara ini sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Ricky.