Walhi Kritik Penyegelan Tambang Batu Ilegal di Lampung Tanpa Penegakan Hukum

Liputan6.com, Lampung - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung menyoroti langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menyegel sejumlah lokasi tambang batu ilegal di Kota Bandar Lampung. Penyegelan tersebut dinilai tak dibarengi dengan upaya penegakan hukum yang nyata terhadap para pelaku.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Lampung, Irfan Tri Musri menyatakan bahwa tindakan DLH Provinsi dan Kota Bandar Lampung dalam menindak tambang ilegal terkesan setengah hati. Menurut dia, aktivitas pertambangan ilegal sudah berlangsung selama lebih dari lima tahun dan baru saat ini dilakukan penyegelan. “Kalau memang itu ilegal, harusnya tidak cukup disegel. Penegakan hukum harus dilakukan, tangkap pemilik lahan atau perusahaannya. Jangan ragu-ragu,” ujar Irfan, Minggu (11/5/2025).

Irfan menilai bahwa penindakan terhadap tambang ilegal tidak cukup hanya dengan sanksi administratif. Dia menekankan perlunya sanksi pidana agar pelaku mendapatkan efek jera, serta sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga lingkungan.

Walhi menyebut aktivitas penambangan ilegal di wilayah Kecamatan Sukabumi dan Sukarame telah menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan. Irfan menyatakan, praktik tersebut hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara dampaknya ditanggung masyarakat luas. “Kerusakan lingkungan terjadi terus-menerus, masyarakat sekitar yang dirugikan. Jangan jadikan alasan soal lapangan kerja untuk membenarkan praktik ilegal ini. Pekerjaan yang tercipta juga tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan,” ungkap dia.

Menurut Irfan, sikap tegas dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sangat dinantikan. Dia juga mewanti-wanti agar ketidaktegasan ini tidak menimbulkan kecurigaan publik atas potensi “main mata” antara aparat dan pelaku tambang ilegal. “Sudah jelas tidak ada izin penambangan, tapi tidak ada tindakan hukum. Jangan salahkan jika masyarakat menganggap ini ada pembiaran,” jelas dia.

Irfan menjelaskan bahwa aktivitas tambang tanpa izin dapat dijerat Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana hingga lima tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar. Sementara untuk kerusakan lingkungan, pelaku bisa dijerat Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Ancaman pidananya jelas. Aktivitas tanpa izin lingkungan bisa dipenjara minimal satu tahun dan denda minimal Rp1 miliar. Ini seharusnya cukup jadi dasar untuk proses hukum, bukan hanya penyegelan,” pungkasnya.