Wabah Malaria Meningkat di Pohuwato, DLH Soroti Dampak Tambang Ilegal

Liputan6.com, Gorontalo - Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, tengah menghadapi wabah malaria yang diduga kuat dipicu oleh maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.

Kondisi ini mengemuka dalam rapat gabungan antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan DPRD Kabupaten Pohuwato, Senin (28/4/2025).

Kepala DLH Pohuwato, Sumitro Monoarfa, mengungkapkan bahwa degradasi lingkungan yang semakin parah berkontribusi besar terhadap penyebaran penyakit di masyarakat.

"Selain wabah malaria yang meluas, aktivitas pertambangan tanpa izin memperburuk kualitas lingkungan dan kesehatan warga," ujar Sumitro.

Ia menjelaskan, sejak Februari 2025, DLH telah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan setempat dalam program pencegahan malaria, dimulai dari Kecamatan Patilanggio.

Namun, dampak dari kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal masih sulit dikendalikan.

“Persoalan pencemaran ini sudah berlangsung lama. Bahkan alat berat seperti ekskavator turut mempercepat penyebaran penyakit di Pohuwato,” katanya.

Menurut Sumitro, akar permasalahan wabah tidak hanya berhenti pada malaria, tetapi berkaitan langsung dengan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan.

Ia menyebutkan bahwa banyak pertambangan liar yang beroperasi tanpa kendali, memperparah kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Tekanan dari masyarakat sipil semakin menguat. Laporan dari Lembaga Advokasi Independen (LAI) dan kalangan mahasiswa menyoroti pencemaran air sebagai faktor utama yang mempercepat penyebaran penyakit.

"Kami telah melaporkan persoalan ini ke Polres dan kementerian terkait. Laporan tersebut menjadi rujukan kami dalam mengambil langkah-langkah penanganan," ujarnya.

Meski laporan disampaikan secara berkala, Sumitro mengakui bahwa tindakan nyata di lapangan masih minim.

Pencemaran, khususnya pencemaran air, terus berlanjut tanpa adanya penegakan hukum yang efektif.

Ia mengidentifikasi Desa Hulawa dan Dengilo sebagai dua wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan terparah.

"Hulawa menjadi kawasan paling kritis dengan kubangan luas bekas tambang. Sementara Patilanggio juga mengalami dampak meskipun dalam skala yang lebih kecil," katanya.

Sumitro menambahkan, meskipun DLH telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan maraknya tambang liar menghambat perbaikan kondisi.

"Kami sudah berusaha maksimal, namun tantangannya besar. Tanpa pengawasan ketat dan penegakan hukum yang serius, kerusakan ini akan terus terjadi," pungkasnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, sejak tahun 2023 hingga Februari 2025, tercatat sebanyak 1.541 kasus malaria.

Kecamatan Marisa menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, mencapai 315 kasus, diikuti oleh Kecamatan Buntulia dengan 289 kasus dan Taluditi dengan 264 kasus. Lonjakan ini menunjukkan bahwa malaria masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Rumah Sakit Bumi Panua Pohuwato, Inang Toma, menyampaikan bahwa mayoritas pasien yang dirawat adalah orang dewasa, khususnya para penambang. Namun, terdapat pula anak-anak dan perempuan dari keluarga penambang yang turut terinfeksi.

“Anak-anak ikut orangtuanya di lokasi tambang, begitu juga perempuan yang merupakan istri penambang. Kami sempat mengalami keterbatasan obat akibat tingginya jumlah kasus, tetapi kini sudah diatasi,” kata Inang Toma beberapa waktu lalu.

Kabid Pelaksana Teknis Malaria Dinas Kesehatan Pohuwato, Roys Gunibala, mengakui bahwa penyebaran malaria di wilayah PETI sangat masif. Marisa, Buntulia, dan Taluditi mencatatkan jumlah kasus tertinggi di Pohuwato.

“Penyebaran malaria telah meluas ke seluruh kecamatan di Pohuwato, dengan tiga kecamatan tersebut memiliki kasus terbanyak,” kata Roys.

Upaya penanganan yang dilakukan selama dua tahun terakhir dengan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dinilai belum membuahkan hasil maksimal. Oleh karena itu, statusnya kini meningkat menjadi darurat bencana non-alam agar penanggulangan lebih efektif.

Menurut Roys, langkah strategis yang dilakukan saat ini melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pohuwato bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Fokus utama adalah pengobatan pasien terinfeksi serta pencegahan lebih lanjut.