Pemerintah Jabar Sebut Inflasi Tak Terkendali Berimbas Meningkatnya Jumlah Orang Miskin

Herman menambahkan, dengan memanfaatkan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Jabar dapat memantau dan mengendalikan inflasi dengan lebih efektif.

Hal ini memungkinkan bagi pemerintah kabupaten kota untuk berperan aktif dalam upaya pengendalian inflasi di wilayah mereka masing-masing.

"Juga pentingnya literasi statistik masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) yang perlu ditingkatkan," sebut Herman.

Alasan Herman, literasi statistik seharusnya dapat menjadi pondasi penting dalam pengambilan keputusan yang efektif baik di tingkat individu, keluarga, maupun pemerintahan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat literasi statistik di masyarakat masih terbatas.

"Teman-teman BPS terbuka secara online, data-data ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Pertanyaannya, berapa banyak yang mengakses data-data itu untuk mengambil keputusan di perusahaan, lingkungan keluarga, dan lebih jauh, di pemerintah," ungkap Herman.

"Ini menjadi PR. Kami akan koordinasi dengan teman-teman dari Perpusnas, Kementerian Pendidikan, dan dari multistakeholder," sambung Herman.

Menurut data, hanya sekitar 0,01 dari 1.000 orang Indonesia yang memiliki minat dalam membaca.

“Kita akan konsultasikan sehingga ke depan, bagaimana data-data BPS ada di perpustakaan desa, di taman baca sehingga masyarakat didekatkan dengan data statistik, yang pada akhirnya mereka memanfaatkan. Tentu harus ada sosialisasi edukasi agar masyarakat mengerti," tukas Herman.

Sebelumnya BPS Jabar merilis angka inflasi Jabar selama bulan April 2024. Inflasi tercatat masih terkendali dan sesuai dengan target nasional.

BPS Jabar mencatat, pada April 2024 inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jabar sebesar 3,07 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,94.

Kepala BPS Jabar Marsudijono menyebutkan, inflasi tertinggi di Kabupaten Subang sebesar 4,31 persen dengan IHK sebesar 108,69 dan terendah terjadi di Kota Bandung sebesar 2,42 persen dengan IHK sebesar 106,12.

"Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, mulai dari yang tertinggi,  yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,41 persen," terang Marsudijono.

Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,53 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,45 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,30 persen.

"Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Jabar bulan April 2024 sebesar 0,15 persen. Sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,27 persen," ujar Marsudijono.

BPS Jabar mencatat, neraca perdagangan Jawa Barat Maret 2024 mengalami surplus dari sisi nilai sebesar 2,15 miliar dollar AS.

Nilai tersebut ditunjang oleh surplus komoditas Nonmigas sebesar 2,40 miliar dollar AS. Sedangkan komoditas Migas defisit sebesar 255,41 juta dollar AS.

Dari sisi volume perdagangan luar negeri, pada Maret 2024 terjadi surplus sebesar 123,69 ribu ton, yang disumbang oleh surplus komoditas Nonmigas sebesar 512,97 ribu ton.

"Sedangkan  komoditas Migas defisit sebesar 389,29 ribu ton," kata Marsudijono.

Dilihat dari transaksi perdagangan Nonmigas dengan 13 negara mitra dagang utama, pada periode Maret 2024, Jabar mengalami defisit neraca perdagangan dengan China dan Taiwan senilai 56,55 juta dollar AS, menurun dibanding bulan sebelumnya defisit hingga sebesar 131,59 juta dollar AS.

Sedangkan perdagangan Nonmigas dengan negara utama lainnya menunjukkan surplus. Surplus neraca perdagangan terbesar adalah dengan Amerika Serikat mencapai 505,92 juta dollar AS.