Kendati Puluhan Tahun Mengabdi, Tenaga Honorer Gorontalo Tak Bisa Ikut Seleksi CPNS

Aksi Demo Honorer Lintas Profesi di Depan DPR — Mereka datang dengan membawa sejumlah atribut demonstrasi seperti poster, spanduk hingga ikat kepala. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Gorontalo - Perekrutan PPPK dan CPNS kembali dihembuskan oleh Pemerintah Pusat. Bahkan, kali ini kuotanya yang dibuka ada sekitar 2,3 juta orang dari berbagai formasi yang disiapkan.

Namun, perekrutan yang resmi diumumkan pemerintah pusat ini lantas tidak membuat tenaga honorer senang. Sebab, meski setiap tahun ada perekrutan, mereka tak kunjung menjadi abdi negara yang diakui.

Hingga kini, ada ribuan tenaga honorer atau tenaga kontrak di Provinsi Gorontalo yang tengah mendengungkan nasib mereka. Banyak tenaga kontrak yang sudah puluhan hingga belasan tahun mengabdi. Tidak hanya terlalu lama mengabdi, banyak dari mereka yang mulai menua dengan status sebagai honorer. Hal itu membuat mereka dilema antara harapan dan kenyataan soal kejelasan nasib yang tak kunjung diangkat jadi ASN.

Sementara pengangkatan ASN saat ini punya kriteria formasi sesuai kebutuhan yang diperlukan. Lantas bagaimana dengan sebagian besar tenaga honorer terkendala dengan ijazah yang mereka miliki?

"Saya sudah 20 tahun menjadi tenaga kontrak, tetapi tidak ada lowongan ASN yang cocok dengan pendidikan saja, lho saya kan hanya lulusan SMA dan umur sudah tua," kata Une Pakaya, salah satu tenaga honorer.

Apalagi kata Une, saat ini pemerintah pusat hanya membuka formasi tertentu, paling banyak formasi kesehatan dan pendidikan. Sementara untuk tenaga honorer yang hanya lulusan SMA yang sudah lama, seakan diabaikan.

"Pemerintah jangan melirik dari pendidikan atau formasi tertentu, lihatlah kami dari sisi keadilan sosial. Kami sudah lama bahkan sudah usia lanjut," pintanya.

"Meski kebutuhan tenaga kesehatan dan guru dibutuhkan, pikirkan juga kami yang sudah lama mengabdi jadi tenaga honorer," ujarnya.

Simak juga video pilihan berikut:

Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengakhiri kampanye Rabu (10/1/2024) dengan menginap di rumah warga Tegal, Jawa Tengah.

2 dari 2 halaman

Harus Ada Pemerataan

Sejumlah pegawai honorer non ASN menjadi relawan petugas haji di Embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat. Para relawan bertugas membantu keperluan jemaah haji yang sebagian besar merupakan lansia.

Di tempat yang berbeda, tenaga honorer lain meminta agar mereka diangkat tanpa tes. Jika dilihat, sudah merekalah yang paling berjasa membantu jalannya pemerintahan selama ini.

"Kami sudah puluhan tahun, harusnya ada pemerataan. Misal formasi dibagi menjadi dua, untuk kami yang tanpa tes dan yang formasi umum," kata salah satu tenaga honorer yang tidak mau disebutkan namanya.

Meskipun banyak formasi yang dibuka oleh pemerintah pusat, itu akan sia-sia karena tenaga honorer banyak yang tidak terakomodir. Makanya mereka meminta selesaikan dahulu tenaga honorer daerah barulah membuka perekrutan umum.

"Jelas kalau kami berkompetisi dengan pendaftar baru, kami pasti kalah. Dari sisi umur saja mereka lebih mudah," ujarnya.

Harapan mereka kepada Presiden Jokowi agar merubah sistem perekrutan PNS dan PPPK yang bisa mengakomodir mereka. Perekrutan jangan hanya menjadi angin segar namun tidak ada harapan bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi lama. Jangan juga perekrutan PNS sengaja dihembuskan karena ada kontestasi politik pemilu 2024.

“Kami yang sudah mengabdi 5 tahun ke atas tolong diangkat tanpa tes itu saja permintaan kami," tegasnya.