Presiden Jokowi Pamer Lapor SPT Pajak Via E-Filling

Presiden Jokowi mengatakan kedatangannya ke KPP Pratama Solo untuk mengecek secara langsung penyampaikan SPT 2022 yang dilakukan sejumlah warga. Saat meninjau sejumlah konter pelayanan SPT, Presiden Jokowi mengaku kaget lantaran masih banyaknya warga yang mengantre untuk menyampaikan laporan SPT secara offline.

"Saya kaget karena yang antre masih banyak. Padahal kita kan bisa e-filling dari rumah, online dari rumah. Ternyata memang wajib pajak ingin memastikan bahwa yang diisi itu betul. Kadang-kadang kurang yakin ya udah di bawa ke sini, tanyakan, jika benar baru dibayar," kata Jokowi di KPP Pratama Solo, Kamis (9/3/2023).

Dalam kunjungannya itu, Presiden Jokowi juga membeberkan bahwa penyampaian SPT secara nasional terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada tahun ini, jumlah masyarakat yang telah menyampaikan SPT 2022 mencapai 6,6 juta wajib pajak, sedangkan pada tahun lalu mencapai 5,4 juta wajib pajak.

"Alhamdulillah terjadi kenaikan dibandingkan tanggal dan bulan yang sama dengan tahun lalu. Artinya sudah ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal. Ini artinya masyarakat semangat semua menyampaikan SPT. Ini yang saya senang," katanya semringah.

Presiden Jokowi sendiri mengaku sudah menyampaikan SPT lebih awal secara online atau e-filling pada hari Senin (6/3/2023). Untuk membuktikan penyampaian SPT tersebut, Presiden Jokowi menunjukkan bukti penyampaian SPT yang tertera di layar telepon seluler miliknya kepada para wartawan di KPP Pratama Solo.

"Ini, sudah," kata Jokowi sambil memegang telepon selulernya dan menunjukkan bukti penyampaian SPT.

Ia pun berharap seluruh wajib pajak untuk segera menyampaikan laporan SPT tahunan sebelum batas terakhir pelaporan pada akhir bulan ini. Menurut dia, pelaporan SPT sangat penting karena akan berdampak terhadap penerimaan negara dari pajak sehingga bisa digunakan untuk pembangunan.

"Jadi kita harapkan seluruh wajib pajak segera menyampaikan SPT-nya paling lambat tanggal 31 Maret 2023. Karena apa? Penerimaan negara dari pajak kit aharapkan bisa kita pakai untuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, membangun jalan, bantuan sosial dan lainnya. Itu semua dari penerimaan pajak yang kita dapatkan," dia menandaskan.