Komisi II DPR Soroti Kasus Lahan di Rokan Hilir, Kapolda Riau Angkat Bicara

Liputan6.com, Pekanbaru - Perkara lahan yang menyeret Rudianto Sianturi di Desa Air Hitam, Kecamatan Pujud, Rokan Hilir, menjadi perhatian Komisi II DPR. Isu penyidikan tidak berjalan prosedur hingga ada pengaruh mafia lahan menjadi penyebab anggota Senayan berkunjung ke Bumi Lancang Kuning.

Kepala Polda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi membantah ini di hadapan anggota Komisi II DPR. Dia menyatakan penanganan kasus Rudianto sudah berjalan dengan sesuai prosedur.

Agung menyebut perkara ini berjalan sesuai dengan alat bukti yang dikantongi penyidik Reserse Kriminal Polres Rokan Hilir. Hal ini juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) berkekuatan hukum tetap terhadap kasus yang sama.

"Kepolisian bertindak profesional dalam melakukan tugas penegakan hukum, selalu terbuka," kata Agung di Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Senin, 13 September 2021.

Agung menerangkan, kasus ini sebelumnya menjerat mantan kepala desa di daerah itu, Zamzami. Nama ini sudah divonis bersalah oleh MA selama 6 tahun penjara karena menerbitkan surat keterangan tanah di lahan yang ternyata sudah ada pengelolanya.

Sesuai putusan MA, kasus ini dikembangkan penyidik lalu menjerat Rudianto sebagai pemohon atau penerima surat tanah kepada Zamzami.

Sebagai informasi, Zamzami memang pernah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada 20 Agustus 2020. Jaksa mengajukan kasasi ke MA dan dikabulkan pada 3 Februari 2021.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak video pilihan berikut ini: