Menko PMK Muhadjir: Angka Stunting Kepulauan Nias di Atas Rata-rata Nasional

Menko PMK Muhadjir Effendy — Menko PMK Muhadjir mengunjungi Kepulauan Nias, Selasa, 16 Maret 2021. Kunjungan dalam rangka menangani permasalahan yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan (Istimewa)

Liputan6.com, Nias Angka stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak karena kurangnya gizi di Kepulauan Nias masih berada di atas rata rata nasional. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Menko PMK Muhadjir menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Kepulauan Nias, Selasa, 16 Maret 2021. Kunjungan dalam rangka menangani permasalahan yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan.

"Akan kita kumpulkan lagi, akan kita lihat secara menyeluruh, Nias mendapat perhatian karena angkanya masih di atas rata-rata nasional atau 27 persen. Jadi, harus ditekan betul, " kata Muhadjir.

Muhadjir menegaskan, Kepulauan Nias menjadi perhatian penting bagi pemerintah pusat. Menko juga menyebutkan, Kepulauan Nias merupakan daerah yang disoroti terkait stunting. Menko akan melibatkan semua kementerian dan lembaga terkait.

Dilibatkannya kementerian dan lembaga sesuai arahan Presiden Republik Indonesia yang menargetkan angka stunting nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024. Stunting akan ditangani secara khusus, penanggung jawab utamanya BKKBN dan Perpres-nya masih diproses.

Dikatakan Menko Muhadjir, permasalahan perempuan dan anak juga perlu menjadi perhatian bagi semua pihak. Karena perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan dan kelompok strategis.

"Sebab, masa depan Indonesia ditentukan perempuan dan anak," ujarnya.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Menarik Berikut ini:

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis. Stunting menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak.

2 dari 3 halaman

Penanganan Stunting Lintas OPD

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumut mengintegrasikan penanganan stunting di lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penanganan stunting tidak selalu hanya pada satu OPD saja.

"Semua dikoordinasikan oleh Bappeda, perencanaan dibuat Bappeda, kemudian masing-masing melakukan tindakan sesuai yang direncanakan," kata Sabrina.

Disebutkan Sabrina, daerah yang memiliki angka stunting tinggi, dijadikan prioritas seperti Kepulauan Nias. Namun bukan berarti daerah lain yang terdapat stunting tidak diperhatikan. Terpenting adalah bagaimana ke depannya stunting tidak ada lagi.

"Semua kita perhatikan," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Kendala Tangani Stunting

Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli, menyebut beberapa kendala mengenai upaya peningkatan pembangunan manusia, khususnya penanganan stunting, di antaranya akses jalan yang sulit menuju desa terisolir dan paradigma masyarakat yang terbatas mengenai pendidikan dan kesehatan.

"Juga sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang kurang memadai," sebutnya.

Bupati Nias Utara, Marselinus Ingati Nazara, menargetkan angka stunting di daerahnya menurun dalam setahun atau dua tahun ke depan. Untuk itu, dinas terkait akan melakukan tahap demi tahap penanganan stunting di Nias Utara.

Bidan Desa Umbulodano, Listi Telambanua mengatakan, selama ini bidan desa telah melakukan upaya yang terbaik untuk pemberantasan stunting di Nias Utara. Ia menyebutkan beberapa upaya yang pernah dilakukannya di antaranya pemantauan tumbuh kembang Balita, pemberian makanan tambahan, hingga memberikan kelas ibu hamil kepada masyarakat.