Sukses

Dinsos Blora Terkesan Tertutup Soal Supplier Bansos Sembako Perluasan dari Kemensos

Liputan6.com, Blora - Sejak bulan April sampai Desember 2020 ini, sebanyak 33.057 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Blora mendapat bantuan sosial (bansos) jenis sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Berdasarkan informasi yang diketahui Liputan6.com, bantuan tersebut adalah perluasan atas bansos sembako yang telah diterima sebelumnya, yakni Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT).

Bansos perluasan nilainya Rp200 ribu, diberikan setiap bulan selama 9 bulan kepada KPM dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Selanjutnya, uang senilai Rp200 ribu itu hanya bisa digunakan untuk membeli sembako yang distok oleh pihak supplier di e-warong (elektronik warung gotong royong) ataupun warung lainnya yang menjalin kemitraan dengan perbankan.

 

**Ingat #PesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

2 dari 3 halaman

Siapa Supplier Bansos Sembako dari Kemensos?

Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora, Dra Indah Purwaningsih, saat dikonfirmasi Liputan6.com menjelaskan, untuk memenuhi sembako para KPM selaku penerima bansos dari Kemensos, pihak e-warong dibebaskan untuk menyediakan sendiri sembakonya. Baik itu dari BUMDES atau dari mana saja.

"Kami sama sekali tidak mau tahu urusan seperti itu (supplier). Jika e-warong mau distok dari BUMDES misalnya, atau mau ambil dari SRC atau apa saja itu terserah mereka," katanya, Selasa (15/12/2020).

Indah menjelaskan, pihak supplier penyedia bansos sembako untuk para KPM adalah urusan tiap e-warong.

"Saya sudah bilang siapa saja e-warongnya, ngambil barangnya dari manapun yang harus ngecek ya e-warong. Ketika ada barang yang tidak bagus dan sebagainya itu adalah tanggung jawab e-warong," katanya.

Saat disinggung soal pihak supplier yang diketahui ada yang berasal dari keluarga para pejabat lokal daerah, Indah menegaskan bahwa hal itu bukan merupakan urusan pihaknya.

Terkait hal ini, Direktur Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) Jawa Tengah, Muhammad Rifa'i, saat dimintai tanggapan mengaku heran atas sikap dinas sosial yang terkesan menutup-nutupi siapa saja supplier bansos sembako dari Kemensos di Blora.

"Lucu, ini urusan dinas kok tidak mau tahu," ungkapnya.

Ia menduga, adanya peran pejabat atau sebab lain sehingga pihak Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora tidak mau terbuka kepada awak media untuk menginformasikan siapa saja pihak supplier tersebut.

"Ini jangan-jangan ada peran pejabat seperti kasus di Jakarta yang menjerat Mensos," kata Rifa'i.

Sebatas diketahui, bansos perluasan dari Kemensos yang digelontorkan ke tiap daerah nilainya fantastis. Di Blora, setiap bulannya mencapai Rp6.611.400.000 (6,6 miliar rupiah).

3 dari 3 halaman

Simak Video Pilihan Berikut Ini: