Sukses

Inspektorat Kutai Kartanegara Dorong Penyamaan Visi Mengatasi Kemiskinan

Liputan6.com, Kutai Kartanegara - Hari Kamis, 26 November 2020, Plt Bupati Kutai Kartanegara Chairil Anwar mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk rapat di pendopo rumah dinasnya. Pertemuan itu terkait telah selesainya pemeriksaan kinerja atas efektifitas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan di kabupaten itu.

“Agar kepala perangkat daerah yang dundang tidak mewakilkan dalam acara ini,” bunyi undangan yang ditandatangani oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, Taufik Hidayat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memandang penting rapat ini mengingat masih banyak yang harus dievaluasi terkait program pengentasan kemiskinan.

Inspektur inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, Heriansyah, menyebut pertemuan tersebut dilakukan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Sebab, ini adalah salah satu program dari pemerintah pusat yang merupakan visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam usaha menurunkan angka kemiskinan.

“Dalam hal ini daerah terlibat dalam program itu. Perlu evaluasi bagaimana pemberantasan kemiskinan  di Kutai Kartanegara dengan audit BPK,” kata Heriansyah kepada liputan6.com, Jumat (27/11/2020).

Upaya BPK ini, tambahnya, adalah salah satu pembinaan kepada daerah hingga kemudian diberikan rekomendasi untuk langkah selanjutnya. Peran Inspektorat Kutai Kartanegara adalah mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut.

“Ada dua fungsi inspektorat yakni consulting dan assurance quality. Untuk consulting, kami mendampingi OPD agar programnya dipertajam sehingga tepat sasaran,” paparnya.

Menurut Heriansyah, masih ada perbedaan indikator dalam pengentasan kemiskinan di tiap perangkat daerah. Untuk itu, perlu kesamaan terkait indikator tersebut.

“Dinas ini beda sendiri indikatornya, dinas itu lain lagi. Ini harus disatukan agar nanti OPD ini sesuai Tupoksi kemudian menuangkan gagasannya melalui renstra (rencana strategis) sebagaimana tertuang dalam RPJMD,” kata mantan atlet tinju ini.

Hasil audit BPK, sambungnya, harus benar-benar menjadi perhatian OPD dalam mengambil langkah kebijakan serta program. Sehingga program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan bisa berjalan sesuai harapan.

2 dari 4 halaman

Peran Inspektorat Kutai Kartanegara

Sementara itu, dalam posisi tugasnya sebagai pengawas, Inspektorat Kutai Kartanegara juga akan memberikan audit secara berkala. Hal ini sesuai tugasnya yakni assurance quality.

“Ada dalam bentuk audit , ada dalam bentuk review, evaluasi, bagaimana menjamin program berjalan sesuai yang arahan. Memberikan early warning sistem, kalau ada penyimpangan harus bagaimana,” kata Heriansyah.

Untuk itu, tambahnya, Inspektorat Kutai Kartanegara harus berupaya memberikan pendampingan yang bisa meminimalisir resiko.

“Kita harus ciptakan mitigasi resiko. Kami adalah katalis yang membantu memecahkan masalah. Misalnya soal pengelolaan keuangan, bisa konsultasi,” tambahnya.

Di sisi lain, kata Heriansyah, Inspektorat Kutai Kartanegara juga bertugas mengawal pengelolaan keuangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tugas berat itu untuk memastikan pengelolaan keuangan sesuai dan sinergis dengan RPJMD.

Nantinya, papar Heriansyah, pola pengawasan dan audit tidak lagi menunggu ada temuan. Upaya mitigasi resiko dikedepankan.

“Bukan lagi pada post audit, tapi pada on going audit. Pada on going audit, kita mengawasi dan memberikan arahan saat masih berproses. Kalau ada masalah atau keluar dari jalur Renstra, kita minta diperbaiki,” tegasnya.

3 dari 4 halaman

Belum Ada Kesamaan Indikator

Selain mengubah pola pengawasan, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara juga berupaya menyamakan indikator pengentasan kemiskinan. Jika persamaan indikator saja tidak ada, kata Heriansyah, tentu sangat sulit berjalan bersama menyukseskan program Presiden Joko Widodo itu.

“Masih belum ada kesamaan indikator maupun variabel di tiap OPD. Kalau kita satu data, insya Allah bisa diatasi kemiskinan itu,” kata Heriansyah.

Persoalan perbedaaan persepsi, penafsiran, hingga arah program menjadi persoalan mendasar pengentasan kemiskinan di Indonesa. Lalu, apa usaha Inspektorat Kutai Kartanegara mengatasi hal itu?

“Tentu dalam hal ini kita akan duduk bareng bersama OPD, menyikapi rekomendasi BPK. Sehingga nanti kemiskinan itu benar-benar kita tanggulangi dengan visi searah di tahun depan,” katanya.

Program pengentasan kemiskinan merupakan program utama hampir di setiap daerah. Sebab, program itu merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya yakin setiap kepala daerah fokusnya mengatasi kemiskinan di daerahnya. Sebab hal itu merupakan hal mendasar yang jadi program utama kepala daerah,” pungkasnya.

4 dari 4 halaman

Simak juga video pilihan berikut