Gubernur dan DPRD Melunak Soal TKA China, Massa Geruduk Kantor Bupati Konawe

Warga memprotes TKA China yang akan masuk di Lokasi pabrik PT VDNI untuk membangun smelter di wilayah Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe.(Liputan6.com/Ahmad Akbar Fua)

Liputan6.com, Kendari - Ratusan warga dan mahasiwa berdemonstrasi menolak kedatangan 156 TKA China yang akan bekerja di perusahaan tambang di Kabupaten Konawe, Jumat (19/6/2020). Massa terlibat ricuh, adu jotos dan saling dorong dengan puluhan petugas pengamanan di Kantor Bupati Konawe.

Kericuhan ini awalnya dipicu aksi warga yang hendak membakar ban di depan Kantor Bupati. Namun, petugas pengamanan berusaha mencegah.

Kemudian, sempat terjadi saling tonjok di depan Kantor Bupati, massa yang tak terkendali mendobrak barisan pengamanan. Mereka menerobos masuk dalam Kantor Bupati dan hendak bertemu dengan Bupati Kerry Syaiful Konggoasa.

Namun, Bupati Konawe tak berada di lokasi saat massa memeriksa beberapa ruangan kerja. Berbekal sound system, massa kemudian keluar dan berorasi di depan kantor setelah Petugas Sat Pol PP menghalau massa dari dalam kantor.

Koordinator aksi massa, Ilham Kiling, menyesalkan sikap Bupati dan Gubernur Sultra sebelumnya yang menolak masuknya TKA China. Menurutnya, sikap ini dianggap tidak konsisten menyuarakan keluhan warga di Sultra yang menolak kedatangan mereka di tengah pandemi Covid-19.

"Sebelumnya bupati dan gubernur dengan tegas menolak masuknya 500 TKA China, tapi faktanya mereka akan datang. Ini ada apa?" tanya Ilham Kiling.

Diketahui sebelumnya, Bupati Konawe Kerry Syaiful Konggoasa tegas menolak kedatangan TKA di Sultra. Menurutnya, operasi perusahaan tambang di wilayah Konawe meskipun berstatus terbesar di Sulawesi namun kurang memberikan kontribusi.

Kerry bahkan mengakui sempat ditelepon Menko RI Luhut Binsar Pandjaitan terkait sikapnya. Dalam video rekaman yang sempat beredar, Kerry sempat membeberkan isi percakapannya dengan Luhut.

Gubernur Sultra Ali Mazi bahkan sempat menyatakan sikap agar menunda kedatangan TKA China ditengah pandemi. Namun, sikapnya melunak menjelang kedatangan gelombang pertama TKA China.

"Saat itu, kami tidak menolak, hanya meminta agar kedatangan TKA ditunda. Karena mempertimbangkan kondisi masyarakat Sultra ditengah pandemi Covid-19. Namun, mereka bisa masuk ketika sudah ada standar protokol kesehatan dan administrasi yang dilalui," ujar Ali Mazi, Senin (15/6/2020).

Dari pihak HRD PT VDNI, Ahmad Saekuzen menyatakan bingung soal alasan penolakan warga masyarakat terhadap kedatangan TKA China. Dia menegaskan, kedatangan mereka sudah sesuai standar penanganan Covid-19 dan syarat administrasi negara.

"Mereka merupakan tenaga ahli bidang konstruksi untuk percepatan pembangunan smelter di PT VDNI dan PT OSS. Mereka datang semata-mata untuk membantu perampungan pabrik," ujarnya.

Aktivis Sultra, Hidayatullah menilai, kedatangan TKA China di Sultra merupakan pembodohan. Dia menganggap, pemerintah Indonesia sangat memprihatinkan karena mudah dibodohi atau mudah ditekan oleh Investor. Pemerintah dinilai tak cakap, tidak transparan, dan tidak jujur kepada rakyatnya sendiri dalam menyikapi kedatangan 500 TKA tersebut.

"Masa iya 500 TKA itu semua Ahli. Ahli tentang apa sampai dengan jumlah 500 orang TKA," kata Hidayatullah.

Kedatangan TKA China di Sulawesi Tenggara, menuai protes keras banyak kalangan. Sebelumnya, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh sempat menyatakan akan memimpin demonstrasi penolakan TKA China jika mereka tetap memaksa datang di tengah pandemi. Namun, Abdurrahman belum menunjukkan sikap tegasnya.