Mahasiswa Kupang Kecam Pernyataan Gubernur Viktor soal Pekerja Migran

Hari Buruh Migran Internasional 2018, Massa Geruduk Istana Merdeka — Massa berunjuk rasa memperingati Hari Buruh Migran Internasional 2018 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/12). Mereka meminta pemerintah menciptakan layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi Buruh Migran Indonesia. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Kupang - Pernyataan keras Gubernur NTT Viktor Laiskodat soal pekerja migran mengundang polemik di tengah masyarakat. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang bahkan mengecam pernyataan Viktor itu.

"Kami mengecam keras dan sangat menyayangkan pernyataan: TKI ilegal itu sukses yah syukur, kalau meninggal yah dikubur, bisa keluar dari seorang gubernur NTT," kata Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Kupang, Alexius Easton Ance dikutip Antara, Jumat (29/11/2019).

Hal ini disampaikan menanggapi adanya pernyataan Laiskodat tentang para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari NTT berstatus ilegal dan diberitakan media daring beberapa waktu lalu.

"Ini kan akibat mereka (pekerja migran) yang mau menjadi TKI ilegal. Jadi kalau mereka meninggal di sana, ya udah kita tinggal kubur saja mereka, mau apalagi," kata Laiskodat kala itu.

Easton mengatakan, dari sisi kemanusiaan, pernyataan itu mencerminkan makna bahwa gubernur NTT sama sekali tidak mempunyai rasa empati terhadap sesama manusia. Apalagi dalam konteks ini, lanjut dia, pekerja migran yang dikatakannya itu adalah rakyatnya sendiri dari NTT.

"Bagaimana mungkin di tengah duka yang dialami para keluarga korban perdagangan orang NTT yang jumlah kasusnya tinggi, lantas mengeluarkan pernyataan yang begitu menyayat hati," katanya, seraya menambahkan pernyataan tersebut sangat tidak manusiawi.

Menurut dia, pernyataan itu juga menunjukkan ketidakmampuan gubernur memaksimalkan kerja seluruh stakeholder untuk mengatasi persoalan pekerja migran dari NTT.

"Karena berbicara tentang NTT ada banyak masalah. NTT itu diidentik dengan kemiskinan, SDM rendah, pengangguran, perdagangan orang, masalah infrastuktur, dan lainnya yang telah lama menggerogoti daerah ini," katanya.

Menurut dia, gubernur sebagai orang nomor satu di provinsi mestinya melihat persoalan pekerja migran sebagai masalah yang serius dan menjadi fokus perhatian utama untuk ditangani.

Terlepas dari para pekerja migran yang meninggal itu berstatus legal atau tidak, kata dia, namun mereka keberangkatan mereka ke luar negeri karena kesulitan ekonomi mereka di kampung halaman.

"Karena itu seharusnya ada solusi dari pemerintah untuk penanganan masalah perdagangan orang ini dari akar persoalannya yaitu mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial," katanya.