Cilacap Rugi Rp 8,9 Miliar Akibat Gempa Jawa

Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) secara terbatas juga sudah mulai mendistribusikan bantuan berupa bahan bangunan rumah (BBR). Antara lain berupa kayu kaso, abses dan semen.

Tak hanya Pemkab, bantuan juga datang dari perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/BUMD). Tetapi, jumlah bantuan tentu tak bisa mengkover seluruh dampak gempa Jawa.

"Sudah dimulai, untuk rumah roboh, sementara ini sudah didistribusikan oleh Forkominda, Muspida. Kemudian dari dunia usaha," ucap dia.

Usulan bantuan rehabilitasi rumah hanya bisa diaanggarkan pada APBD-Perubahan Cilacap 2018. Pasalnya, APBD Definitif sudah diketok palu. Sebab itu, anggarannya baru bisa dicairkan sekitar akhir tahun anggaran 2018.

Tri Komara mengklaim, sejumlah rumah roboh juga sudah memperoleh bantuan rehabilitasi rumah dari Pemprov Jateng dan APBD Cilacap yang berasal dari dana darurat tanggap bencana.

Dari provinsi, rumah roboh memperoleh bantuan sebesar Rp 15 juta, adapun rumah yang alami rusak berat Rp 10 juta per rumah. Sedangkan dari APBD Cilacap, rumah roboh memperoleh bantuan Rp 4 juta.

Lantaran keterbatasan anggaran, belum seluruh rumah terdampak memperoleh bantuan. Sebab itu, BPBD mengajukan bantuan rehabilitasi rumah ke BNPB.

Dia memperkirakan, pada semester pertama 2018, bantuan BNPB bisa didistrisbusikan kepada korban gempa.

Diketahui, Cilacap adalah salah satu daerah paling terdampak gempa 6,9 SR yang terjadi di perairan selatan Tasikmalaya. Bahkan saat gempa terjadi, puluhan ribu warga pesisir Cilacap mengungsi ke Perbukitan Jeruklegi setelah sirene peringatan dini tsunami meraung.

Bahkan hingga beberapa jam setelah peringatan dini tsunami dicabut pun, masih banyak masyarakat yang enggan kembali ke rumahnya.

Masyarakat pesisir Cilacap masih trauma. Pada 2006, tsunami Pangandaran juga menghantam Cilacap dan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia dan hilang.