Sukses

Cerita di Balik Aksi Pindah Ibu Kota ke Jogja

Liputan6.com, Yogyakarta - Pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Yogyakarta lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Hal itu terekam dalam foto-foto yang reproduksinya tampil dalam pameran bertajuk Mengenang Djogjakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia di Bentara Budaya Yogyakarta (BBY) 11-20 Agustus 2016.

"Salah satunya adalah perjalanan Soekarno dan Hatta ke Yogyakarta naik kereta api pada 4 Januari 1946 yang tidak pernah terabadikan dalam jepretan kamera," ujar Hermanu, kurator BBY, kepada Liputan6.com, di sela-sela pameran.

Menurut dia ketiadaan dokumentasi dalam perjalanan itu menunjukkan kegiatan tersebut dilakukan secara diam-diam supaya tidak terdeteksi Belanda. Peristiwa itu memperlihatkan upaya mati-matian para pendahulu mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pemindahan ibu kota dilakukan karena Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu dan Jakarta berhasil diduduki pada 29 September 1945. Lalu, pada 2 Januari 1946, Sultan HB IX mengirim kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota pindah ke Yogya.

Foto aksi diam-diam pindah ibu kota ke Jogja (Liputan6.com / Switzy Sabandar)

Tawaran itu pun diterima oleh Bung Karno. Yogyakarta termasuk daerah yang paling siap menerima kemerdekaan. Bahkan, pengumuman kemerdekaan pun disiarkan lewat Masjid Gedhe Kauman kala itu. Pemindahan itu juga berakibat pada HUT pertama RI juga dirayakan di Yogyakarta.

"Namun ternyata, dari segi luas wilayah Yogya relatif kecil untuk menjadi ibu kota Indonesia, akhirnya gedung pemerintahan pun terpencar sampai Solo dan Magelang," kata Hermanu.

Foto aksi diam-diam pindah ibu kota ke Jogja (Liputan6.com / Switzy Sabandar)

Ia menyebutkan gedung yang digunakan untuk aktivitas pemerintahan di Yogyakarta, antara lain Hotel Merdeka atau yang sekarang dikenal sebagai Inna Garuda sebagai pusat pemerintahan, Gedung Agung disebut sebagai Presidenan atau tempat kepala negara, dan Departemen Sosial yang menempati rumah di belakang Gereja Kotabaru.

"Terpecah-pecahnya gedung pemerintahan itu yang tidak semuanya terdata," ujar Hermanu. 

Loading