Makassar Jamin Bebas Preman Saat Pertemuan Walikota se-ASEAN

Liputan6.com, Makassar - Pemkot Makassar menjamin pelataran anjungan pantai Losari akan bebas preman, dan biaya pungutan parkir. Hal ini terkait pelaksanaan Asian Mayor Forum (AMF) atau pertemuan Walikota se-Asia Tenggara pada 8-10 September mendatang.

Asisten II Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar Muh Sabri mengatakan, pihaknya juga akan menjamin Makassar bebas dari pemandangan anak jalanan, pengemis, dan pengamen selama acara tahunan ini berlangsung.

"Kita juga akan siap sukseskan AMF dengan jaminan bebas preman berkeliaran di anjungan pelataran pantai Losari. Termasuk tidak ada anak jalanan, pengemis, dan pengamen selama pelaksanaan," kata Sabri di kantor Balaikota Makassar, Senin (24/8/2015).

Kota Makassar mendapatkan kehormatan terpilih menjadi tuan rumah Forum Walikota se-ASEAN, yang akan dihadiri sekitar 150 walikota.

Sabri menjelaskan, acara ini merupakan kedua kali setelah digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur, 2011 lalu. Selain walikota se-ASEAN, para duta besar dari 10 negara juga akan diundang dalam kegiatan ini.

Menurut Sabri, Pemkot Makassar sudah menyiapkan 2.000 undangan pada pelaksanaan bergengsi ini. Termasuk melibatkan event organizer (EO) handal di bidangnya masing-masing.

"Sejauh ini persiapan sudah berjalan dengan baik, dan sebagai tuan rumah kami sudah siap menyambut 150 walikota se-ASEAN beserta duta besar dari berbagai negara," tegas Sabri.

Pariwisata Belum Optimal

Upaya pengelolaan sektor pariwisata di Makassar dinilai belum optimal, lantaran belum mendapatkan hasil yang signifikan dari sektor pendapatan asli daerah.

Anggota DPRD Kota Makassar Shinta Mashita Malinau menyebutkan, agenda program kerja dinas pariswisata sejauh ini masih banyak dilakukan di hotel-hotel.

"Bukan di lokasi pariwisata seperti kawasan cagar budaya dan lainnya. Padahal potensi pendapatan asli daerah melalui sektor pajak, retribusi hotel dan restauran sangat tergantung dari tingkat pendatang dari luar di kota Makassar," kata Shinta yang juga anggota Fraksi Partai Hanura di kantor DPRD Kota Makassar, Senin.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Ibrahim Saleh mengaku optimis, perputaran uang di Makassar akan melampaui daerah kota besar lainnya. Hal ini jika penataan dan pengelolaan kalender event nasional dan level internasional bisa dikemas dengan baik.

‎"Pemkot Makassar akan menargetkan perputaran uang di kota ini dalam setahun bisa hingga Rp 57 triliun. Sebab dalam contoh kegiatan berskala nasional seperti Muktamar Muhammadiyah saja, uang yang beredar bisa mencapai angka Rp 10 triliun," kata Ibrahim.

Pada kesempatan berbeda, anggota Komisi B Bidang Keuangan DPRD Kota Makassar Basdir menyatakan, target Pemkot Makassar melalui sumber pendapatan asli daerah senilai Rp 1 triliun, bisa tercapai jika pelaku usaha dan pemerintah mampu bersinergi dengan baik.

"Belajar dari pengalaman yang dikemukakan Dispenda, rupanya masih ada juga pelaku usaha hotel dan restauran yang tidak taat dan patuh melaksanakan kewajibannya. Makanya dalam setiap sesi rapat dengar pendapat sering mencuat dugaan adanya kebocoran sumber pendapatan. Padahal masalahnya ada pada penataan, pengelolaan serta adanya perubahan perilaku dari pelaku usaha," pungkas Basdir. (Rmn/Mut)