Pemprov Banten Bakal Tindak Tegas Pelanggar Prokes Covid-19 saat Pilkada

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 (Liputan6.com / Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta Untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Provinsi Banten berjalan baik di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat akan menindak tegas siapa saja yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub).

"Jadi itu langkah kongkrit kami dengan berkoordinasi TNI/Polri untuk pelaksanaan pergelaran pilkada ini. Dan kami juga sudah melakukan semaksimal mungkin untuk mendisiplinkan protokol kesehatan yang ada di wilayah Provinsi Banten," kata Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy di Alun-Alun Barat Kota Serang, Rabu, 25 November kemarin.

Menurut Andika dengan adanya payung hukum yang menyangkut sanksi pelanggar protokol kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mencegah penularan Covid-19 saat pelaksanaan Pilkada.

"Untuk tenaga medis nanti pada pelaksanaan Pilkada, akan berkoordinasi dengan tim Satgas Covid-19 baik itu provinsi, kabupaten/kota. Bahkan nanti kita akan menurunkan beberapa petugas di titik-titik yang menjadi zona merah penyebaran Covid-19," ujarnya dilansir Antara.

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar mengatakan, dalam pengamanan pilkada tahun ini pihaknya akan menurunkan sebanyak 3.500 personel dengan dibantu dari TNI yang akan di tugaskan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kita dari Polri akan menurunkan 3.500 personel dengan dibantu dari TNI, yang akan dikerahkan ke setiap TPS-TPS," katanya.

Menurutnya, untuk kerawanan gangguan saat ini adalah dari segi kesehatan. Oleh karena itu, lanjut Fiandar, penegakan disiplin kesehatan masyarakat sangat diperlukan.

"Kalau saat ini gangguan-gangguan yaitu dari segi kesehatan. Makanya sangat penting kita menegakkan disiplin protokol kesehatan," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah, DPR, dan KPU sepakat untuk tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020. Keputusan itu memicu gelombang penolakan di masyarakat. Pelaksanaan Pilkada dianggap sangat berpotensi meningkatkan penularan C...

2 dari 2 halaman

Lakukan 3M

Dia pun mengingatkan agar pada pelaksanaan pilkada tersebut masyarakat dapat menggunakan masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan dengan memakai sabun atau hand sanitizer.

"Maka diwajibkan harus memakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan. Jangan sampai nanti pas pelaksanaan petugas TPS dapat terganggu," kata Kapolda Banten.