Ma'ruf Amin: Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Harus Jadi Perhatian Khusus

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Biro Pers Sekretariat Wapres)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengamini kondisi netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam pesta demokrasi seperti Pilkada belum sesuai amanat Undang-Undang. Menurut catatannya, banyak pelanggaran dilakukan ASN yang terjadi di lapangan.

"Nyatanya yang kita temui di lapangan belum sesuai dengan harapan dan amanah undang-undang,” ungkap Ma'ruf pada Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu (7/10/2020).

Menengok Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 pada 25 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ma'ruf menjelaskan netralitas ASN menjadi salah satu dari lima indikator dominan sub dimensi kerawanan Pemilu.

"Bawaslu telah menerima 1.300 laporan masyarakat tentang pelanggaran di dalam tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Sebanyak 600 di antaranya terkait dengan netralitas ASN," kata Ma'ruf.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi memberikan tugas khusus untuk Wapres Ma’ruf Amin berupa pengembangan SDM dan perekonomian syariah.

2 dari 2 halaman

Jadi Perhatian Khusus

Karenanya, dalam kesempatan ini, Ma'ruf menegaskan pelanggaran pesta demokrasi akibat netralitas ASN harus mendapat perhatian khusus di Pilkada 2020.

"Penyelenggaraan Pilkada merupakan mandat konstitusi, sekaligus sebagai sarana bagi rakyat untuk mengaktualisasikan hak konstitusional secara demokratis, dan netralitas adalah salah satu faktor penentu kualitas," harap dia menandasi.

Ma'ruf Amin
Tokoh
Ma'ruf Amin merupakan ulama yang digandeng Jokowi untuk menjadi cawapres dalam Pemilihan Presiden 2019.
Lihat Selengkapnya
Ma'ruf Amin
Pilkada 2020