Sukses

Anies Ingin Pelaksanaan Pemilu 2019 di Jakarta Berjalan Kondusif

Anies menyampaikan pentingnya menjaga keamanan Jakarta, khususnya selama pelaksanaan Pemilu 2019.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin apel pengamanan pemilu serentak bersama jajaran TNI, Polri, Pemprov se-wilayah Jakarta di Lapangan Monas, Jakarta Pusat pada Rabu (27/2/2019).

Dalam sambutannya di depan para peserta apel, Anies meminta agar seluruh pihak bekerja sama mengamankan Pemilu yang akan berlangsung pada 17 April 2019.

"3 unsur TNI Polri dan Pemprov akan terus kerja bahu-membahu memastikan bahwa persiapan pelaksanaan dan pasca-Pemilu Ibu kota tetap kondusif. Alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan lancar," kata Anies.

Anies menyampaikan pentingnya menjaga keamanan Jakarta, khususnya selama pelaksanaan Pemilu 2019. Sebab sebagai Ibu Kota, apa saja yang terjadi di Jakarta akan berpengaruh di seluruh Indonesia.

"Saya garis bawahi pada saat apel bahwa suasana yang terbentuk di Jakarta akan mempengaruhi suasana di seluruh Indonesia," kata dia.

"Karena itu bagi kita semua yang mendapatkan tugas untuk mengamankan Jakarta ini adalah tugas yang sangat strategis dan sangat penting. Pandanglah ini sebagai sebuah penghormatan," tambah Anies.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Jaga Netralitas

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap netral pada Pemilu 2019, meski mereka memiliki hak pilih. Selain itu, ia juga meminta TNI-Polri juga menjaga netralitasnya dan fokus mengamankan pelaksanaan Pemilu yang akan berlangsung pada 17 April 2019.

"Tetap sama dengan TNI dan Polri (netral)," kata Tjahjo saat diwawancarai para wartawan usai melantik Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Hadi Prabowo di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 21 September 2018 lalu. 

Tidak lupa, Tjahjo juga mengingatkan agar para ASN untuk ikut berpolitik praktis. Apalagi sampai menyalahgunakan misal fasilitas atau aset negara untuk berkampanye. Ia mengingatkan ada sanksi bagi ASN yang melanggar. 

"Ya termasuk terlibat langsung, atau termasuk gunakan aset-aset daerah," kata Tjahjo.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.