KPU Catat 36 Eks Napi Korupsi Jadi Caleg DPRD

KPU Serahkan SK Penetapan Capres - Cawapres ke Polri — Ketua KPU Arief Budiman (kanan) dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono (kiri) berbincang saat Penyerahan SK Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2019 ke Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (20/9). (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) peserta Pemilu 2019 pada Kamis (20/9/2018) sore.

Pasca putusan Mahkamah Agung yang mengizinkan mantan napi korupsi maju menjadi caleg, KPU mencatat ada puluhan mantan napi korupsi yang maju menjadi caleg DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, ada 12 caleg DPRD Provinsi dan 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan mantan napi korupsi.

Sebanyak 12 caleg DPRD Provinsi ini berasal dari 7 partai yaitu Gerindra (3 orang), Golkar (1 orang), Berkarya (2 orang), Perindo (1 orang), PAN (1 orang), Hanura (3 orang), dan PBB (1 orang).

Sedangkan, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota terbanyak berasal dari Partai Demokrat sebanyak 4 orang. Gerindra, Golkar, dan PAN masing-masing 3 orang. Sedangkan Nasdem, PKP, Berkarya, dan Harus masing-masing 2 orang. Sedangkan PDIP, PKS, dan Perindo masing-masing 1 orang.

2 dari 2 halaman

Tetapkan DCT

"Sampai hari ini KPU sudah menetapkan DCT dan sudah menindaklanjuti fakta-fakta hukum baru, baik yang diakibatkan putusan sengketa di Bawaslu, putusan judicial review di MK, maupun yang dikeluarkan MA," jelas Arief.

Ia mengatakan pihaknya juga telah menindaklanjuti dengan teliti terkait data para bakal caleg sebelum menetapkan DCT secara resmi.

"Mudah-mudahan enggak ada yang salah dan sudah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku," kata Arief.

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Peraturan KPU yang melarang eks koruptor untuk maju sebagai caleg Pemilu 2019, mengundang kontroversi dan perlawanan dari para bakal caleg yang pernah terjerat kasus korupsi.