KPU: Eksekusi Caleg Korupsi Harus Menunggu Putusan Uji Materi

Sekjen Partai Pendukung, KPU, dan Bawaslu Dampingi Jokowi - Ma'ruf Amin Tes Kesehatan — Ketua KPU Arief Budiman saat tiba untuk mendampingi pasangan bakal capres-cawapres Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8). (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait diloloskannya 12 mantan napi korupsi menjadi bakal caleg di Pemilu 2019 menunggu hasil judicial review Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 di Mahkamah Agung (MA).

"Jadi kami minta eksekusi terhadap keputusan Bawaslu itu harus ditunda sampai PKPU nya nanti yang di judicial review itu dinyatakan sesuai dengan UU atau tidak," kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Dia yakin, pihaknya sudah menjalankan amanat undang-undang yang ada. Karena, larangan terhadap beberapa mantan napi itu juga mengacu pada UU.

"Semua berpegang pada UU, KPU juga mengadopsi peraturan itu dari UU," ujar Arief.

"Kan kami sudah jelaskan tidak akan membuat aturan KPU itu, kami mendapatkan tiga jenis pidana itupun kami merujuk kepada UU," lanjut dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPU telah menerima pendaftaran bakal calon legislator pada Pileg 2019. Beberapa nama politikus kembali mendaftar, uniknya mereka pindah partai dari partai sebelumnya.

2 dari 2 halaman

Bawaslu Loloskan 12 Caleg

Bawaslu meloloskan 12 mantan napi korupsi yang mendaftarkan diri sebagai bakal caleg di pemilu 2019. Menurut Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja 12 bakal caleg itu diloloskan dengan alasan hak konstitusional.

"Keputusannya adalah hak konstitusional warga negara, hak dilpilih dan memilih Pasal 28 J. Pasal 28 J ini jika ingin disimpangi maka penyimpangannya melalui undang-undang," kata Bagja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

12 mantan napi korupsi itu masing-masing berasal dari Bulukumba, Palopo, DKI Jakarta, Belitung Timur, Mamuju, Tojo Una-Una, Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Rembang, dan Pare-Pare.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com