KPU dan NasDem Bantah Dalil PAN soal TPS Bermasalah di Dapil Jateng 10

Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) mendalilkan adanya sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) bermasalah di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 10 untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada sengketa Pileg 2024 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut PAN, ada selisih suara partainya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berpengaruh pada perolehan kursi ketujuh DPR RI Dapil Jawa Tengah 10 sebanyak 938 suara antara PAN dengan NasDem. Oleh sebab itu, PAN meminta pemungutan suara ulang (PSU).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon dan Partai NasDem selaku Pihak Terkait sama-sama membantah dalil PAN dalam sidang sengketa Pileg 2024 yang digelar di Panel 2, Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024) ini.

KPU melalui Kuasa Hukumnya Yubi Supriyatna, menyanggah dalil PAN. Dia membeberkan sejumlah fakta hukum yang terjadi di TPS 023 dan TPS 005 Desa Kendaldoyong, Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah yang dipersoalkan PAN.

Menurut KPU, tak ada permasalahan yang terjadi di kedua TPS di Dapil Jawa Tengah 10 itu. Hanya saja, kata KPU taj ada saksi dari PAN yang hadir di dua TPS saat ada pemilih dari luar domisili yang menggunakan hak pilih di dua TPS terkait.

"Bahwa alasan dan fakta kejadian di atas tidak ada satupun dalil pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya permohonan Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon harus lah ditolak untuk seluruhnya," kata Yubi.

Oleh sebab itu, KPU di petitum meminta MK mengabulkan eksepsinya untuk keseluruhan, menyatakan permohonan PAN bukan kewenangan Mahkamah, hingga meminta MK menyatakan agar permohonan PAN kabur dan tidak jelas.

"Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon (PAN) untuk seluruhnya," ujar Yubi.