Mahfud Md Ungkap Partai Pengusungnya Bahas Peluang Interpelasi di DPR

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengakui bahwa partai politik pengusung dirinya dengan Ganjar Pranowo membahas peluang hak interpelasi di DPR. Dia mengatakan, usulan tersebut dibahas pada 15 Februari 2024.

Mahfud menjelaskan, hak interpelasi itu, terkait adanya dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Diketahui, DPR memiliki tiga hak dalam menjalankan fungsi pengawasan, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting, strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Iya, ya interpelasi itu dibicarakan, tetapi itu rapat partai pengusung," ujar Mahfud di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/2).

Kendati demikian, dia menyebut tak mengetahui lebih lanjut terkait usulan hak interpelasi tersebut. Sebab dirinya dan Ganjar hanya ditugasi untuk masalah hukum terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sedangkan hak interpelasi merupakan ranah Partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berada di parlemen.

"Saya sebagai paslon (mengurus) masalah hukum, sudah nyerahkan ke sebuah tim khusus. Jadi saya sudah tidak tahu apa namanya, tidak harus tau apa yang dikerjakan, mereka terus bekerja tim khusus," papar Mahfud.

Adapun terkait hak angket yang diusulkan oleh Ganjar Pranowo, dia menjelaskan bahwa itu merupakan kewenangan fraksi partai politik yang ada di DPR.

Kewenangan partai politik juga untuk membangun komunikasi dengan kubu pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar untuk merencanakan pengusulan hak angket.

"Dalam arti partai pengusung, bukan paslonnya. Paslonnya kan seperti saya bukan orang partai, ndak mungkin komunikasi urusan angket," ujar Mahfud.