PKS Yakin Sumatera Barat Jadi Lumbung Suara Anies-Cak Imin

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan Sumatera Barat menjadi salah satu lumbung suara partainya dan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) alias Anies-Cak Imin. 

"Untuk kesekian kali saya mengunjungi Sumatera Barat, selalu disambut dengan aura kemenangan," ujar Syaiku, Senin (11/12/2023).

Syaikhu lantas mengemukakan pentingnya para calon Anggota Dewan mensosialisasikan program kampanye gagasan PKS yaitu Pangan Murah, Kerja Gampang dan Sehat Mudah.

"Saya juga menginstruksikan kepada seluruh calon Anggota Dewan PKS dari Sumatera Barat untuk mensosialisasikan kampanye gagasan yaitu Pangan Murah, Kerja Gampang, dan Sehat Mudah," jelasnya.

Syaiku melakukan kunjungan ke Sumatera Barat didampingi empat orang Dewan Pakar DPP PKS yang merupakan purnawirawan jenderal TNI-Polri.

Empat orang itu yakni Mayjen TNI (Purn) Mochamad Fuad Basya, Irjen (Purn) Sukrawardi Dahlan, Laksamana Pertama (Purn) TNI Fitri Hadi, dan Marsekal Pertama (Purn) TNI Asri Yatim.

Syaikhu mengatakan, alasan dirinya membawa empat purnawirawan itu karena mereka merupakan orang yang asli kelahiran Sumatera Barat.

"Momentum perubahan dalam konteks demokrasi sangat terbuka saat adanya pemilihan umum dan pemilihan Presiden, saya sengaja datang kesini membawa empat orang Jenderal yang merupakan putra asli Sumatera Barat dalam rangka ingin PKS dan AMIN menang di Sumatera Barat," kata Syaikhu.

"Bahkan inspirasi ini mudah-mudahan ingin menjadikan PKS menang di seluruh Indonesia," sambungnya.

Sebelumnya, diketahui sebanyak 70 Purnawirawan Jenderal TNI-Polri bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagian besar alasan mereka bergabung lantaran prihatin dengan kondisi negara saat ini dan menilai PKS sebagai Partai yang paling komitmen terhadap hal kebangsaan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta yang digelar pada Senin, 5 Desember 2023.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menilai RUU DKJ tak hanya terbatas mengenai Jakarta. Melainkan, kata dia juga terkait dengan masa depan demokrasi di Indonesia.

"Jika ini disahkan jadi undang-undang maka demokrasi kita akan mundur. Hak-hak warga Jakarta akan dihilangkan. Tentu ini tidak sejalan dengan semangat reformasi," kata Syaikhu dalam keterangan tertulis, diterima Rabu (6/12/2023).

Menurut dia, RUU inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya gagasan PKS tentang Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, selain terkait pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

"Salah satu yang melatarbelakangi munculnya gagasan PKS tentang Jakarta Tetap Ibu Kota Negara selain terkait dengan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, adalah adanya RUU DKJ ini," jelas Syaikhu.

Dia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak RUU Daerah Khusus Jakarta yang dia anggap dapat membungkam dan merenggut kedaulatan rakyat Jakarta.

"Ayo kita suarakan bersama tolak RUU Daerah Khusus Jakarta" ujar dia.

Pengamat Tata Kota dan Transportasi Yayat Supriatna, menilai dihilangkannya Pilkada untuk penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dapat menimbulkan persoalan baru.

Dalam draf RUU DKJ yang beredar disebut bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta nantinya akan dipilih langsung oleh Presiden atas usul DPRD. Menurut Yayat, aturan tersebut membuat warga Jakarta kehilangan hak mencari pemimpin terbaik.

"Ini bisa menimbulkan masalah ketika Warga DKI kehilangan hak memilih untuk mendapatkan calon yang terbaik buat pimpinan daerah," kata Yayat kepada Liputan6.com, Rabu (6/12/2023).

Yayat pun menilai, mengambil usulan dari DPRD pun tak tepat. Sebab, bakal ada kepentingan yang bisa saja diatur antara calon gubernur dan anggota dewan.

"Kalau diusulkan oleh DPRD bisa terjadi ruang negoisasi kepentingan antara calon gubernur dan DPRD. Padahal ke depan kita membutuhkan gubernur DKI yang benar benar bertanggung jawab ke warganya dan bisa memenuhi janjinya," jelas Yayat.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka