Jadi Cawapres, Mahfud Md Berencana Rebut Suara NU dan Kaum Minoritas

Mahfud mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang tergabung dalam organisasi NU untuk memberikan dukungan kepada dirinya atau pasangan capres-cawapres lainnya.

"Saya dorong Cak Imin kampanye. Saya juga kampanye, tinggal nanti siapa yang mendatangkan dukungan," kata Mahfud.

Mahfud Md memastikan dirinya tak mengeluarkan uang sepeserpun saat diminta menjadi calon wakil presiden (cawapres). Menko Polhukan itu kini sudah diumumkan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

"Mungkin anda tidak percaya, tapi saya jujur, saya tidak keluar uang sepeserpun, saya tidak diminta uang juga," ujar Mahfud Md wawancara khusus dengan tim Liputan6 SCTV, Rabu (18/10/2023).

Mahfud Md menyebut para ketua partai pengusung Ganjar Pranowo sudah menegaskan kesiapan soal logistik saat memintanya menjadi pendamping Ganjar. Mahfud menyebut, para ketua umum partai koalisi hanya memintanya fokus bekerja.

"Mereka (ketua umum partai) bilang 'Pak Mahfud enggak perlu keluar uang, negara butuh. Nanti Pak Mahfud kerja saja. Sungguh saya enggak keluar sepeserpun, bagi saya surprise juga," kata Mahfud.

Mahfud menyebut, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri saat meminta dirinya mendampingi Ganjar Pranowo sempat membahas soal bantuan logistik politik. Menurut Mahfud, saat itu Megawati menyarankan dirinya menerima sumbangan hanya dalam bentuk barang, bukan uang.

"Bu Mega ekplisit, Pak mahfud kalau ada yang mau menyumbang atau apa, itu suruh bentuk natural saja seperti kaos, atau nyumbang acara dangdutan, kalau soal yang laen bendahara sudah yang atur. Bapak ini kerja saja kalau perlu uang minta saja," kata dia.

"Saya bawa badan dan bawa ide saja," Mahfud menambahkan.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengumumkan Mahfud Md menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo.

"Saya dengan mantap mengambil keputusan untuk bangsa dan negara dengan mengucapkan bismilah, maka cawapres yang dipilih oleh PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah Mahfud Md," ujar Megawati di DPP PDIP, Rabu (18/10/2023).

Megawati mengumumkan bakal cawapres ini bersama Plt Ketua Umum PPP M. Mardiono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang serta bakal Capres Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDIP.

Mahfud Md dianggap memiliki pengalaman yang lengkap dan sebagai politikus trias politika atau yang pernah menduduki jabatan di eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Pengalamannya yang lengkap berada di seluruh kamar trias politika, serta rekam jejak kebersihannya yang tanpa kompromi,” kata Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy.

Selain itu, Rommy menyebutkan bahwa Mahfud Md adalah sosok yang religius dan sudah malang melintang di dunia politik.

"Kami meyakini tokoh yang akan mendampingi mas Ganjar adalah figur religius yang integritasnya sebagai pejabat publik sudah terentang lintas dekade," pungkasnya.

Mahfud Md mengaku sudah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi soal keputusannya menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.

Dia berkirim surat karena Jokowi sedang tak berada di dalam negeri.

"Seperti yang saya katakan tadi, saya baru peroleh kepastian saya akan dijadikan cawapres baru 4 atau 5 hari lalu, dan sebelum dinyatakan oleh Bu Mega, saya tidak ingin menyampaikannya dulu, dan ketika kemarin diminta (jadi cawapres) oleh Bu Mega, Presiden sudah di luar negeri," kata Mahfud Md berbincang dengan tim Liputan6 SCTV, Rabu (18/10/2024).

Pria yang masih menjabat sebagai Menko Polhukam ini mengaku setelah diumumkan menjadi bakal cawapres Ganjar, dirinya kemudian meminta izin kepada Presiden Jokowi agar bisa bertemu setelah tiba di Tanah Air.

"Jadi hari ini saya mengirim surat dan untuk itu saya mohon menghadap presiden dalam kesempatan pertama setelah presiden sampai di Indonesia," kata Mahfud.

Berkaitan dengan alasan diumumkannya dia sebagai cawapres Ganjar saat Jokowi tengah berada di luar negeri, Mahfud Md mengaku tak mengetahuinya.

Menurut Mahfud, itu merupakan kewenangan PDIP dan partai pengusung lainnya.

"Itu urusan internal PDIP, bukan saya yang minta kok saya disuruh jelaskan soal itu, biar itu urusan PDIP," ucap Mahfud.