Gibran dan Bobby Langgar UU Pemilu Karena Video Ajakan Dukung Ganjar, tapi Tak Dapat Sanksi

Liputan6.com, Jakarta Pelanggaran dilakukan dua anggota keluarga Presiden Jokowi itu setelah beredarnya video ajakan mendukung Ganjar Pranowo. Bawaslu menilai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Nasution melanggar Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Pelanggaran dilakukan dua keluarga Presiden Jokowi itu setelah beredarnya video ajakan mendukung Ganjar Pranowo.

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menyampaikan pihaknya tidak memberikan sanksi kepada dua kepala daerah tersebut meski terbukti melanggar UU Pemilu.

"Jadi memang 283 terpenuhi, tetapi memang tidak ada sanksinya," kata Totok, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (20/9/2023).

Namun, dia akan meneruskan permasalahan ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu agar diberikan kepada seluruh kepala daerah yang mengajak memilih Ganjar.

"Karena itu maka kita teruskan ke Mendagri untuk memberikan pembinaan kepala daerah-kepala daerah itu," ucap dia.

Sebelumnya, kader-kader PDIP sudah mulai mengajak warga memilih bakal capres yang mereka usung, Ganjar Pranowo, pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 nanti.

Ajakan ini diungkapkan lewat video yang diunggah akun resmi PDIP pada platform media sosial X sejak 10 hari terakhir. Para kader melakukannya sambil mengenakan seragam kebesaran partai berlogo banteng.

Dalam salah satu video, terlihat Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang mengajak untuk memilih PDIP dan Ganjar pada Pemilu 2024.

"Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar. Terima kasih," kata Wali Kota Solo dalam video yang diunggah PDIP, Senin (21/8).