PKS Minta Jokowi Tak Ikut Campur Membentuk Koalisi di Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam membentuk koalisi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Jokowi untuk fokus menyiapkan pemilu yang adil dan sehat.

"Kalau mau dewasa, ya sebaiknya jangan di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Kalau saya pribadi menganggap, Pak Jokowi husnul khotimah saja, dua periode ini," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa, (4/4/2023).

"Dan siapkan agar nanti 2024 akan ada kontestasi yang fair, yang adil, yang sehat, kontestasi karya, gagasan, yang tidak perlu cawe-cawe, ngatur-ngatur, nanti yang menang siapa. Biarkan rakyat yang menentukan," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menilai, pembentukan koalisi besar lebih tepat jika dilakukan pada putaran kedua Pilpres 2024. Sebab, menurutnya, koalisi saat ini sudah ideal untuk mengusung masing-masing capres-cawapres.

"Paling baik kalau menurut saya, nanti koalisi besarnya di putaran kedua, gitu loh. Kan lebih bagus, lebih elegan. Kalau sekarang, berani saja, setiap partai atau setiap koalisi, karena kan sebenarnya agak ideal nih. KIB sendiri, KKIR sendiri, KKP, Perubahan untuk Persatuan sendiri," ujarnya.

Dia menyebut, jika adanya koalisi besar berpotensi hanya akan ada dua pasangan calon di Pilpres 2024. Sehingga, menyebabkan perpecahan seperti di 2019 lalu.

"Nah nanti tinggal PDIP kan sudah punya golden ticket, mau sendiri boleh, mau gabung salah satu dari tiga boleh, tapi kalau ada upaya untuk cuma dua, buat saya tidak sehat. Kalau cuma dua pasang, jalan yang dicoba diwujudukan itu kita tidak belajar dari 2014 dan 2019," papar dia.

"Kita ingin naik kelas kok. Boleh dua, tapi nanti ketika putaran kedua saja. Itu jauh lebih soft," tambah Mardani.

Dia pun menyebut, jika koalisi besar terwujud akan terlihat rumit pada Pilpres 2024. Serta akan berdampak buruk pada masyarakat.

"Kalau saya sih menyerukan, partai harus sehat, partai harus kuat, partai harus mandiri, partai harus punya value, punya prinsip. Jadi, lebih baik kecil dan berani untuk menyuarakan, karena itu nanti akan dilihat oleh publik. Oh, kelompok ini berani, independen, mandiri, punya visi-misi yang bagus," tegasnya.

"Karena, ketika gabung ramai-ramai, mungkin ada niat baik tentang stabilitas pembangunan, lain-lain. Tetapi, efeknya kepada bagaimana pemilu dan demokrasi itu menjadi wadah pendidikan politik terbaik buat rakyat bisa tidak terwujud, karena rakyat jadi enggak engaged, enggak tertarik, enggak terlibat, karena tidak ada kontestasi, enggak ada gagasan, gitu," imbuh dia.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka