Satgas Covid-19 Temukan Daerah yang Rendah Protokol Kesehatannya di Pilkada 2020

Liputan6.com, Jakarta Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pihaknya mendapati ada provinsi yang menyelenggarakan Pilkada 2020 namun dengan tingkat protokol kesehatan yang rendah.

Bahkan, dia menuturkan, petugas di tempat pemungutan suara (TPS) juga tidak memberikan peringatan kepada pemilih yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

"Karena tadi pagi sekitar pukul 09.00 kami melihat perkembangan dari semua provinsi. Ada provinsi yang tingkat kepatuhannya rendah, tetapi peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali," kata Doni dalam konferensi pers di Youtube BNPB, Rabu (9/12/2020).

Dia pun langsung menghubungi pejabat setempat terkait temuan tersebut untuk ditindaklanjuti. Dia meminta, semua pihak untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, meski proses pemungutan suara sudah selesai.

"Ini semata-mata demi keselamatan bangsa kita dari ancaman Covid-19," jelas Doni.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kedatangan vaksin Covid-19 membuka harapan untuk berakhirnya pandemi segera. Namun Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo tetap ingatkan masyarakat jangan lengah.

2 dari 2 halaman

Tantangan Pilkada

Doni mengakui bahwa, Pilkada 2020 merupakan sebuah tantangan lantaran digelar di tengah pandemi Covid-19. Kendati begitu, hal iniharus dihadapi karena Indonesia negara demokratis.

"Ini adalah salah satu tantangan besar bangsa kita yang hidup dalam demokratis, bisa menyelenggarakan Pilkada, pesta demokrasi dalam keadaan aman dan tertib. Ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan," jelas Doni

Dia meyakini, Pilkada 2020 tak akan menjadi klaster penyebaran Covid-19 jika semua pihak disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Doni pun meminta petugas segera menegur jika ditemukan pelanggaran seperti, tidak memakai masker, menjaga jarak, hingga berkerumun. "Kerja keras dari semua pihak diharapkan tidak kendur, tidak berhenti sampai dengan sekarang. Tetap mata memandang melihat perkembangan, begitu ada pelanggaran langsung diingatkan," tutur dia.

"Jangan tunggu terjadinya pelanggaran. Sebelum adanya pelanggaran diawali dengan peringatan-peringatan," kata Doni.