Jelang Pilpres 2019, Gerindra Minta Pemerintah Buat Regulasi Akun Sosmed

DISKUSI KPU TERKIAT PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARPOL PEMILU 2019 — Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria (kanan) memberikan penjelasan saat menjadi pembincara dalam diskusi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (3/10). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerindra meminta pemerintah segera membuat regulasi kepemilikan akun sosial media jelang Pilpres 2019. Hal itu tentunya demi melawan berita bohong alias hoaks hingga berbagai kampanye hitam yang marak di dunia internet.

"Pemerintah ini harus berani seperti China, Taiwan, Thailand, Jepang, melawan kebebasan yang berlebihan. Melawan teknologi yang merenggut independensi. Tidak cukup memberantas akun palsu, tapi juga lewat regulasi," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Gerindra Usung Riza Patria dan Rany Mauliani Maju Pilkada Jakarta

Menurut Riza, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) pada dasarnya mampu membuat aturan untuk membuat satu orang hanya bisa memiliki satu akun sosial media.

Hal itu menjadi bentuk tanggung jawab masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan berekspresi.

"Kalau tidak ya nggak berani bicara di publik. Yang berbahaya itu yang tidak berani, tapi lewat belakang layar sehingga tidak bertanggung jawab," jelas dia.

2 dari 2 halaman

Langkah Konkret Jokowi

Bagi Riza, sosial media masih sangatlah berbahaya meski masyarakat sudah lebih dewasa dan cerdas menggunakannya.

Masa pemerintahan Jokowi akan berakhir dan diharapkan selama itu juga ada langkah kongkret dalam memberantas akun palsu dan buzzer.

"Tolong Menteri Kominfo segera buat regulasi. Jadi dia mau tulis namanya detektif ini itu enggak bisa lagi. Tulis namanya dalam kurung nama aslinya dan ada NIK-nya," Riza menandaskan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tiga akun media sosial yang di laporkan Fadli Zon adalah akun Mak Lambae Turah, Ananda Sukarlan, dan Berita Pintar.