Sukses

Gandeng Swasta, Solusi Mudah Kembangkan Stasiun Mobil Listrik

Liputan6.com, Bangkok - Stasiun pengisian adalah satu infrastruktur yang perlu ada agar populasi mobil listrik bisa berkembang. Di Indonesia juga itu masih jadi salah satu kendala.

Idealnya stasiun pengisian memang disediakan oleh pemerintah. Tapi bisa juga dengan cara menggandeng swasta. Ini bisa jadi solusi di tengah keterbatasan dana. Menggandeng swasta artinya pemerintah hanya perlu regulasi dan perizinan saja. 

Thailand telah melakukan itu. Baru-baru ini perusahaan energi bernama Energy Absolute Plc (EA) telah resmi mengumumkan rencana mengembangkan dan mengoperasikan stasiun mobil listrik pertama di Thailand. Alokasi dana yang dianggarkan mencapai 600 juta Baht atau setara Rp 241 miliar.

Proyek tersebut akan dilakukan oleh anak perusahaannya, Energy Mahanakorn Co (EMN). Awalnya proyek akan dikerjakan di Bangkok, lalu kemudian menjalar ke berbagai wilayah lain. Targetnya ada 1.000 stasiun berdiri pada akhir 2018. Demikian seperti yang dikutip dari Bangkok Post.

Sompote Ahunai, chief executive of EA, mengatakan bahwa proyek ini adalah terobosan karena selama ini stasiun pengisi daya hanyalah proyek percontohan yang berlokasi di kawasan BUMN perminyakan.

EMN telah meluncurkan dua stasiun pengisian sebagai proyek percontohan di Siam Paragon dan Siam Center. Layanan di sana gratis sampai Oktober nanti.

Selain stasiun pengisian, EA juga mempersiapkan proyek terkait seperti pembuatan baterai lithium-ion, serta pembangkit listrik tenaga angin.

EA rela menggelontorkan dana besar karena mereka melihat peluang sekaligus keseriusan pemerintah Thailand dalam mengembangkan kendaraan listrik. Pemerintah Negeri Gajah Putih itu telah menetapkan akan ada 1,2 juta kendaraan listrik di jalanan pada 2036.

Simak juga video menarik berikut ini:

2 dari 2 halaman

Siap uji prototipe

Di Indonesia, dalam rangka studi, pemerintah bakal melakukan uji coba terhadap 10 prototipe mobil listrik yang bisa dikategorikan laik jalan dalam waktu dekat.

"Prototipe tersebut akan dibagikan, antara lain ke Kementerian Perhubungan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar bisa dites sambil regulasinya kami siapkan," ujar Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, seperti disitat dari lama resmi Kemenperin.

Guna mempercepat komersialisasi dan pengembangan produksi kendaraan hybrid dan listrik di Indonesia, pemberian insentif, baik fiskal atau nonfiskal, kepada produsen menjadi faktor penting. Hal ini diyakini akan memacu daya saing produksi lokal di kancah internasional.

"Mereka yang bisa memproduksi mobil hybrid atau listrik di Indonesia dalam waktu tertentu, bakal diberikan bea masuk yang rendah," sambung Airlangga.

Untuk masalah insentif ini, Kemenperin terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan instansi terkait. Insentif ini bisa diberikan secara bertahap, disesuaikan dengan komitmen pendalaman manufaktur yang telah diterapkan di beberapa sektor industri.

Loading